AMBON — Sebuah peristiwa memicu kegelisahan di kalangan masyarakat adat Ambon saat kegiatan Dialog Kebangsaan Bacarita Kota Ambon “For Ambon Pung Bae” yang digagas Polresta Pulau Ambon bersama PP.Lease berlangsung di Hotel Santika, Selasa, 11 Agustus 2026. Majelis Latupati Kota Ambon memilih untuk meninggalkan acara pada saat puncak berlangsung dengan alasan mengalami tindakan diskriminasi.
Ketidakhadiran Ketua Majelis sebagai Narasumber
Menurut keterangan yang disampaikan pihak Majelis Latupati kepada media, ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella, sebelumnya diminta secara resmi oleh panitia untuk hadir dan menjadi narasumber dalam dialog tersebut. Namun dalam pelaksanaan acara, Ketua Majelis tersebut tidak diundang atau tidak dihadirkan sebagai pembicara. Kejadian itulah yang memicu sikap protes dan keputusan Majelis Latupati untuk melakukan "walk out".
"Tindakan tidak etis yang mencederai harkat serta martabat, dan terkesan diskriminatif terhadap Masyarakat Adat di Kota Ambon"
Pernyataan di atas mencerminkan alasan yang disampaikan Majelis Latupati atas keputusan meninggalkan ruangan acara. Sumber yang memberitakan peristiwa ini menilai tindakan itu mencederai kehormatan perwakilan masyarakat adat di Kota Ambon.
Agenda dan Peserta Acara
Dialog Kebangsaan itu pada dasarnya dirancang untuk menyongsong HUT RI ke-81 tahun 2026 dan bertujuan meningkatkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan toleransi antarumat beragama, mendukung ketertiban masyarakat, serta memelihara kerukunan di tengah keberagaman suku, ras, dan golongan. Acara dihadiri para pejabat dari berbagai unsur pemerintahan dan lembaga.
- Unsur Pemerintah Kota Ambon: Walikota, Sekretaris Kota, dan para lurah.
- Unsur TNI-POLRI: jajaran pimpinan Polresta Pulau Ambon dan perwakilan Dandim 1504.
- Unsur DPRD: diwakili oleh Ketua DPRD Kota Ambon dan jajaran.
- Unsur penegak hukum: Kejari Ambon dan perwakilan terkait.
- Unsur masyarakat: Majelis Latupati Kota Ambon, organisasi kepemudaan (OKP), ormas, dan LSM.
| Kategori | Contoh hadirin |
|---|---|
| Pemerintah Kota | Walikota, Sekretaris Kota, Lurah |
| Keamanan | Polresta Pulau Ambon, Dandim 1504 (perwakilan) |
| Legislatif | Ketua DPRD Kota Ambon dan jajaran |
| Masyarakat | Majelis Latupati, OKP, ormas, LSM |
Reaksi dan Implikasi Lokal
Keputusan Majelis Latupati untuk keluar dari forum dialog berpotensi menimbulkan kegaduhan hubungan antara tokoh adat dan penyelenggara kegiatan kemasyarakatan di Ambon. Mengingat tujuan acara menyangkut penguatan toleransi dan keharmonisan sosial, peristiwa ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara niat penyelenggara dan pengalaman sebagian peserta, khususnya perwakilan masyarakat adat.
Bagi warga dan komunitas adat, penghargaan terhadap hak berbicara dan representasi dalam forum publik merupakan elemen penting untuk menjaga martabat kolektif dan memastikan aspirasi mereka didengar dalam perumusan gagasan kebangsaan di tingkat kota. Kejadian di Hotel Santika berpeluang memicu permintaan klarifikasi atau dialog lanjutan dari pihak Majelis Latupati kepada penyelenggara dan aparat terkait.
Langkah Selanjutnya
Sampai berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi yang dipublikasikan dari pihak Polresta Pulau Ambon, PP.Lease, atau Pemerintah Kota Ambon mengenai alasan teknis mengapa Ketua Majelis Latupati tidak hadir sebagai narasumber saat acara puncak. Juga belum ada pernyataan lanjutan dari Majelis Latupati selain tindakan walk out yang dilaporkan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bagi penyelenggara kegiatan serupa di Ambon agar memastikan representasi yang adil dan mekanisme komunikasi yang jelas dengan semua pihak yang diundang, terutama kelompok yang mewakili identitas budaya dan adat setempat. Kegagalan menghormati undangan resmi terhadap tokoh adat berisiko merusak kepercayaan publik dan menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Redaksi WE NEWS akan terus memantau perkembangan dan upaya klarifikasi dari pihak penyelenggara serta Majelis Latupati Kota Ambon.
