Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta agar Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pencatat data, tetapi juga menjadi motor untuk menemukan akar persoalan dan mengawal penyelesaian hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Pengarahan itu disampaikan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, yang digelar di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
"Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,"
Tugas dan cakupan tim
Menurut arahan tersebut, tim memiliki tanggung jawab yang meliputi pemantauan perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Setiap tim dibebani tugas pengawalan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tugas inti meliputi:
- koordinasi pelaksanaan pemantauan sesuai wilayah tanggung jawab;
- pengumpulan dan verifikasi data serta informasi perkembangan ekonomi daerah;
- analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar laporan pemantauan bukan sekadar angka, melainkan merekomendasikan intervensi kebijakan yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Sembilan langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan
Dalam pengarahan, Sekretaris Jenderal menyampaikan sembilan langkah konkret yang diharapkan menjadi rujukan bagi Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari kesembilan langkah itu, setiap daerah diminta menentukan setidaknya tiga langkah paling menentukan sesuai potensi dan kendala lokal.
| Nomor | Langkah |
|---|---|
| 1 | Percepatan realisasi APBD |
| 2 | Percepatan realisasi APBN |
| 3 | Percepatan proyek infrastruktur pemerintah |
| 4 | Pengendalian harga bahan pokok |
| 5 | Pencegahan ekspor dan impor ilegal |
| 6 | Perluasan kesempatan kerja |
| 7 | Peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal |
| 8 | Peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal |
| 9 | Kemudahan perizinan perusahaan |
Penekanan pada pemilihan tiga prioritas per daerah menunjukkan pendekatan yang berfokus dan kontekstual: tidak semua intervensi cocok untuk semua daerah. Dengan demikian, identifikasi masalah utama menjadi kunci supaya sumber daya diarahkan pada langkah yang memberikan dampak terbesar.
Implikasi bagi pengelolaan daerah
Instruksi agar tim tidak hanya mengumpulkan data menuntut perbaikan mekanisme verifikasi dan analisis. Verifikasi data yang disampaikan Pemda menjadi penting untuk memastikan rekomendasi berbasis bukti. Pengawalan realisasi APBD dan APBN, misalnya, membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pusat agar belanja publik yang dipercepat benar-benar berkontribusi pada penciptaan permintaan dan lapangan kerja.
Sementara itu, langkah-langkah seperti pengendalian harga bahan pokok dan pencegahan perdagangan ilegal berimplikasi pada fungsi pengawasan pasar dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian teknis. Di sektor hulu, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan menuntut investasi pada hilirisasi, akses pasar, dan teknologi sesuai potensi lokal.
Secara keseluruhan, arahan ini menegaskan peran aktif Kemendagri dalam memastikan kebijakan pusat dan program fiskal daerah saling mendukung untuk mengejar target pertumbuhan nasional. Keberhasilan rencana bergantung pada kemampuan tim untuk menerjemahkan data menjadi strategi implementasi yang terukur dan pengawalan yang konsisten di lapangan.
