Pelabuhan Benoa, yang disebut sebagai hub distribusi ekspor hasil perikanan terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Baru, menjadi fokus tindakan pengawasan ketenagakerjaan laut setelah dilaksanakannya inspeksi bersama terhadap kapal perikanan pada 26—28 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan kondisi kerja dan hidup awak kapal perikanan (AKP) memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan hak pekerja.
Sinergi lintas lembaga
Inspeksi tiga hari di Benoa merupakan inisiatif Forum Daerah Perlindungan Pekerja Perikanan dan Nelayan (Forda) Provinsi Bali, yang dilaksanakan bersama sejumlah instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Tim yang turun memeriksa empat kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Benoa, menilai aspek-aspek ketenagakerjaan, K3, kelayakan akomodasi, serta kepatuhan terhadap regulasi perikanan.
Instansi dan lembaga yang terlibat antara lain:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Syahbandar Perikanan
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bali
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- Balai Besar Kesehatan dan Karantina Denpasar
- Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Benoa
- BPJS Ketenagakerjaan
- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
Fokus pemeriksaan dan temuan awal
Pemeriksaan langsung di atas kapal difokuskan pada pemenuhan hak-hak pekerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kondisi akomodasi awak, serta mekanisme pengupahan. Selain aspek teknis, inspeksi tersebut juga menelusuri proses perekrutan AKP dan ketersediaan peralatan keselamatan kerja di setiap kapal.
Kegiatan ini menjadi bagian operasional dari Rencana Aksi Daerah FORDA Bali, khususnya rencana aksi kelompok kerja kedua yang berfokus pada pengawasan ketenagakerjaan bersama. Pelaksanaan uji coba inspeksi bersama merupakan langkah awal untuk memperkuat mekanisme pengawasan terpadu di pelabuhan yang memiliki peran penting dalam ekspor perikanan Bali.
| Aspek yang Diperiksa | Tujuan |
|---|---|
| Pemenuhan hak pekerja | Menilai kontrak, sistem pengupahan, dan hak kesejahteraan |
| K3 dan peralatan keselamatan | Memastikan standar keselamatan di atas kapal terpenuhi |
| Kelayakan akomodasi | Memeriksa ruang tidur, sanitasi, dan kondisi hidup awak |
| Proses perekrutan | Menelusuri jalur perekrutan dan perlindungan terhadap praktik tidak adil |
Manfaat strategis bagi rantai nilai perikanan
Benoa menyumbang peran penting dalam ekspor tuna dan aktivitas perikanan industri di Bali, dengan sekitar 2.000 pekerja yang terlibat pada berbagai titik rantai nilai, mulai operasi kapal hingga pengolahan dan distribusi hasil. Karena perannya tersebut, peningkatan perlindungan dan kepatuhan ketenagakerjaan di Benoa bukan hanya berdampak pada kesejahteraan awak kapal, tetapi juga pada reputasi dan keberlanjutan ekspor perikanan Bali di pasar nasional dan internasional.
Pengawasan terpadu di pelabuhan ekspor seperti Benoa diharapkan mendorong praktik kerja layak, menekan risiko pelanggaran hak-hak awak, dan memastikan standar K3 yang ketat sehingga hasil perikanan dapat diproduksi dan dikirim dengan memegang prinsip etis dan hukum.
Langkah selanjutnya
Inspeksi bersama ini diposisikan sebagai uji coba untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim diharapkan menjadi dasar perbaikan prosedur operasional pelabuhan, pembaruan kebijakan internal perusahaan kapal, serta pembinaan bagi pengusaha dan awak kapal.
Pelaksanaan tindak lanjut, termasuk rekomendasi perbaikan dan mekanisme pengawasan berkelanjutan, akan menjadi kunci agar upaya ini memberi dampak nyata terhadap kondisi kerja di lapangan dan mempertahankan posisi Benoa sebagai pelabuhan ekspor yang berstandar.
Dengan penghormatan terhadap adat dan kondisi lokal, penguatan perlindungan pekerja perikanan di Benoa menjadi langkah penting bagi kesinambungan ekonomi kelautan Bali sekaligus pemenuhan tanggung jawab sosial dan hukum terhadap para awak kapal.
