Imigrasi Deportasi WN China yang Bekerja Sebagai Koki di Madiun

Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mendeportasi seorang warga negara China berinisial ZK (46) setelah terbukti melanggar aturan keimigrasian dengan menjalani overstay serta bekerja tanpa izin sebagai juru masak di sebuah restoran di Kota Madiun.

Pemantauan, pemeriksaan, dan dasar hukum

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menyatakan kasus ini terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian dikembangkan oleh petugas. Menurut keterangan petugas, izin tinggal ZK berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) disponsori perusahaan di Semarang, namun hubungan kerja dengan sponsor tersebut sudah tidak berjalan sehingga status izin tinggalnya tidak lagi sah.

Arief menyampaikan bahwa overstay yang dilakukan ZK berakhir sejak 27 Juni 2026. Setelah diamankan, ZK dibawa ke kantor imigrasi setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai status izin tinggal, tujuan keberadaan di Indonesia, dan aktivitas pekerjaannya.

"Yang kami amankan satu orang pria inisial ZK, warga negara China. Informasi itu diperoleh dari masyarakat dan setelah kami ambil keterangan yang bersangkutan juga diketahui overstay yang telah berakhir sejak 27 Juni 2026,"

Imigrasi menyatakan pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, yakni Pasal 78 ayat (2) dan (3) serta Pasal 75 ayat (1) dan (2). Setelah proses pemeriksaan selesai, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan dijatuhkan. ZK dideportasi pada 11 Agustus 2026.

Koordinasi lintas wilayah dan pemeriksaan pengelola

Penyidikan kasus ini melibatkan koordinasi antara Imigrasi Madiun dan Imigrasi Semarang. Dari komunikasi tersebut diketahui bahwa ZK tidak lagi berada dalam hubungan kerja dengan sponsor di Semarang. Selain itu, petugas Imigrasi Madiun memeriksa pemilik atau pengelola restoran tempat ZK bekerja dan juga meminta keterangan dari pihak sponsor di Semarang.

Untuk pihak pengelola di Madiun, Imigrasi memberikan surat peringatan agar kejadian serupa tidak terulang. Langkah ini menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang diikuti dengan upaya preventif terhadap pengusaha lokal yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

• Subjek: Warga negara China inisial ZK, usia 46 tahun.
• Pelanggaran: Overstay sejak 27 Juni 2026 dan bekerja tanpa izin sebagai juru masak.
• Tindakan: Deportasi dan penangkalan; pemeriksaan pengelola restoran serta klarifikasi sponsor di Semarang.

Implikasi bagi pengusaha dan masyarakat Madiun

Kasus ini memunculkan beberapa implikasi praktis bagi pengusaha restoran dan masyarakat di Madiun. Pertama, pengelola usaha perlu memastikan kepatuhan administratif apabila mempekerjakan tenaga kerja asing, termasuk verifikasi status izin tinggal dan hubungan kerja dengan sponsor. Kedua, aparat imigrasi setempat akan terus mengandalkan informasi dari masyarakat sebagai salah satu sumber intelijen untuk mendeteksi pelanggaran keimigrasian.

Ketiga, pemberian surat peringatan kepada pihak restoran di Madiun menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap pencatatan dan perizinan tenaga kerja asing. Koordinasi lintas kantor imigrasi, seperti yang terjadi antara Madiun dan Semarang, juga memperlihatkan mekanisme penegakan yang melibatkan beberapa daerah.

Seluruh proses penanganan kasus ini berjalan sesuai prosedur administrasi keimigrasian. Tindakan deportasi dan penangkalan merupakan sanksi administratif yang lazim diterapkan terhadap warga negara asing yang menyalahi aturan izin tinggal dan ketentuan kepekerjaan.

Imigrasi Madiun menegaskan akan melanjutkan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di wilayahnya dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menegakkan peraturan keimigrasian demi ketertiban publik.