Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di SPBU Jalan AP Pettarani, Kota Makassar pada Kamis, 10 September 2026. Tinjauan itu dilakukan menyusul laporan antrean panjang kendaraan yang sampai mengular ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan.
Temuan lapangan yang memicu antrean
Dalam pemeriksaan langsung di area pengisian untuk BBM jenis Pertalite dan Solar, gubernur menemukan adanya ketimpangan operasional yang diduga menjadi penyebab lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Salah satu temuan yang disorot yaitu adanya sejumlah nozzle pengisian yang tidak dioptimalkan oleh petugas.
"Bagaimana orang tidak antre kalau 4 Nozzle pengisian hanya 1 operator melayani. Kemudian adanya modifikasi tanki dan kendaraan bolak balik isi BBM,"
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat meninjau lokasi. Temuan lain yang dicatat adalah praktik bolak-balik kendaraan yang diduga mengisi BBM untuk tujuan di luar kebutuhan konsumsi pribadi, serta adanya indikasi modifikasi tangki pada kendaraan.
Tindakan pemerintah dan koordinasi keamanan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan akan meningkatkan pengawasan distribusi BBM. Upaya itu meliputi pembentukan satuan tugas dan keterlibatan aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik-praktik yang merugikan pelayanan publik.
Gubernur menyebutkan bahwa pemprov telah berkoordinasi dengan aparat keamanan pusat di daerah, termasuk pihak kepolisian dan TNI, untuk pendampingan penertiban di lapangan. Selain itu, pemerintah akan memantau ketersediaan stok serta tata laksana pengisian di SPBU agar antrean dapat diurai.
Hasil sidak bersama Pertamina dan Dinas ESDM
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga melakukan inspeksi ke beberapa SPBU di Makassar. Tim yang dipimpin Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, S.Hut., MM, menyambangi sejumlah lokasi untuk mengecek proses pengisian, kepadatan antrean, kesiapan sarana, dan jumlah personel yang melayani konsumen.
Menurut laporan tim itu, hasil pantauan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat penguraian antrean, khususnya pada SPBU yang mengalami kepadatan tinggi. Pemerintah provinsi menegaskan akan mengoptimalkan fasilitas pengisian, menambah petugas operator, dan memaksimalkan pulau pompa agar layanan lebih cepat.
Surat edaran dan pembentukan satuan tugas
Pemerintah daerah sebelumnya telah menerbitkan surat edaran pada 7 September 2026 yang mengarahkan pembentukan satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota untuk mendukung pengawasan dan kelancaran pengisian BBM. Satuan tugas ini melibatkan lintas instansi dan berperan dalam pengaturan arus lalu lintas serta pengawasan di lokasi SPBU.
- Instansi yang dilibatkan: Pertamina, Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri.
- Fokus penertiban: pengaturan antrean, penguatan operator SPBU, dan pengawasan kendaraan modifikasi tangki.
- Tujuan: menjamin kelancaran pelayanan dan ketersediaan BBM di Sulawesi Selatan.
Posisi Pertamina tentang stok BBM
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan bahwa secara keseluruhan stok dan distribusi BBM bersubsidi dalam posisi aman. Namun, mereka mengakui terjadinya kekosongan pasokan di sejumlah SPBU di Makassar yang memicu antrean dan gangguan arus lalu lintas sementara.
Dengan kondisi itu, Pemprov Sulsel bersama Pertamina menegaskan tidak menganjurkan masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan. Kepala Dinas ESDM menekankan pentingnya pengelolaan antrean yang terkoordinasi agar pasokan dapat didistribusikan merata.
| Lokasi SPBU yang disidak | Keterangan |
|---|---|
| Jalan AP Pettarani | Temuan: 4 nozzle dilayani 1 operator; antrean mengular |
| Ratulangi, Cendrawasih, KS Tubun, Hasanuddin | Inspeksi bersama Pertamina untuk cek proses pengisian dan antrean |
Dampak dan langkah lanjutan
Antrean panjang di depan SPBU tidak hanya memperlambat pelayanan konsumen, tetapi juga berpotensi mengganggu lalu lintas dan aktivitas ekonomi lokal. Penertiban yang melibatkan petugas lintas instansi diharapkan mampu menata antrean serta memastikan penggunaan BBM sesuai ketentuan.
Pemantauan berkelanjutan dan penegakan aturan akan menjadi kunci agar pelayanan SPBU kembali normal dan distribusi BBM terjaga. Pemerintah provinsi juga menginstruksikan evaluasi manajemen SPBU untuk memastikan jumlah petugas dan fasilitas pengisian sesuai kebutuhan operasional.
Warga diminta menahan diri dari pembelian berlebihan dan melaporkan ke instansi terkait jika menemukan praktik pengisian yang mencurigakan atau mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Andi Wahyuni, Koresponden Daerah - Sulawesi Selatan
