MAKASSAR — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan memulai proses evaluasi dan verifikasi internal untuk membenahi struktur kepengurusan dan administrasi keanggotaan di sejumlah kabupaten/kota. Langkah itu diambil menyusul hasil kunjungan kerja pengurus yang menemukan berbagai kendala birokrasi dan kepengurusan di daerah.
Rapat internal yang dipimpin Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir digelar pada Rabu, 12 Agustus 2026, dan dihadiri pengurus harian seperti Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Iga K, dan Abdullah Rattingan. Dua pengurus lainnya, Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi, mengikuti rapat secara daring.
Temuan supervisi dan fokus perbaikan
Berdasarkan paparan Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel, FAS Rahmat, hasil supervisi mengungkapkan sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Antara lain penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua, penertiban data keanggotaan, penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta kebutuhan regenerasi kepemimpinan di pengurus daerah.
"Agenda ini digelar untuk mengevaluasi kondisi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah, menindaklanjuti laporan hasil kunjungan kerja FAS Rahmat ke sejumlah kabupaten,"
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suwardi saat membuka rapat, menegaskan bahwa verifikasi data menjadi langkah awal sebelum penataan struktur dilakukan. PWI Sulsel juga berencana berkoordinasi intensif dengan Dewan Kehormatan Provinsi untuk memastikan langkah korektif sesuai ketentuan organisasi.
Daerah yang menjadi perhatian
Dalam rapat disebutkan beberapa kabupaten yang memerlukan perhatian khusus, yaitu Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja. Masalah yang ditemukan bervariasi: ada daerah yang belum memiliki ketua definitif sehingga perlu penunjukan Plt, ada pula yang memerlukan pembenahan administrasi KTA dan verifikasi tingkat keaktifan anggota.
| Kabupaten/Kota | Masalah Utama |
|---|---|
| Wajo | Perpanjangan/ pembaruan identitas media pada KTA |
| Bone | Penunjukan Plt ketua |
| Soppeng | Administrasi keanggotaan |
| Enrekang | Struktur kepengurusan |
| Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja | Verifikasi data dan regenerasi kepemimpinan |
Untuk Kabupaten Wajo, misalnya, ditemukan sejumlah anggota yang meminta pembaruan identitas media pada KTA agar sesuai dengan domisili atau tempat tugas yang baru. PWI menyatakan akan memverifikasi tingkat keaktifan anggota sebelum melakukan pembaruan data.
Rencana tindak lanjut
PWI Sulsel akan melaksanakan verifikasi menyeluruh terhadap data keanggotaan yang ada. Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan langkah administratif seperti penerbitan KTA baru, penunjukan Plt, atau langkah organisasi lain sesuai aturan PWI. Pengurus provinsi juga menyampaikan kesiapan untuk mengirim tim supervisi lanjutan ke daerah yang perlu penataan.
- Verifikasi data keanggotaan dan tingkat keaktifan
- Penunjukan Plt ketua di daerah tanpa kepengurusan definitif
- Penerbitan dan penertiban KTA sesuai identitas media terkini
- Regenerasi kepemimpinan melalui koordinasi dengan DKP
Pengurus berharap penataan ini tidak hanya memperbaiki administrasi, tetapi juga mendorong profesionalisme wartawan daerah dan kelancaran koordinasi antarpengurus. Upaya ini dinilai penting agar organisasi tetap representatif dan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembelaan kebebasan pers di tingkat lokal.
Meski rapat fokus pada pembenahan internal, PWI Sulsel menegaskan bahwa proses penataan akan transparan dan berpedoman pada ketentuan organisasi. Pengurus provinsi akan mengumumkan hasil verifikasi dan langkah lanjutan setelah proses evaluasi selesai dilakukan.
PWI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam menjamin standar etika jurnalistik dan integritas anggota. Dengan penataan yang sedang dilakukan, PWI Sulsel berharap struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota kembali tertata sehingga pelayanan kepada publik dan keterwakilan wartawan daerah dapat meningkat.
