Nabire – Polda Papua Tengah mencatat sebanyak 1.755 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang Semester I 2026. Dari jumlah itu, hanya 257 kasus atau sekitar 14,64 persen yang telah dilaporkan selesai ditangani, menurut data polisi yang dipaparkan pada rapat evaluasi internal pekan ini.
Jenis tindak pidana dan tingkat penyelesaian
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengatakan hasil analisa dan evaluasi (anev) menjadi dasar menilai efektivitas operasi kepolisian serta merumuskan langkah pencegahan ke depan. Berdasarkan klasifikasi yang disampaikan, tindak pidana konvensional adalah jenis kriminalitas terbanyak.
Rincian menurut jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:
- Tindak pidana konvensional: 1.705 kasus, dengan 231 kasus atau sekitar 13,55 persen selesai.
- Tindak pidana transnasional: 47 kasus, dengan 25 kasus atau 53,19 persen selesai.
- Tindak pidana yang merugikan kekayaan negara: 2 kasus, dengan 1 kasus atau 50 persen selesai.
- Satu kasus tercatat sebagai kasus kontingensi.
Polisi menyoroti beberapa jenis kejahatan yang menjadi perhatian khusus karena jumlahnya signifikan dan tingkat penyelesaiannya relatif rendah:
- Pencurian kendaraan bermotor (curanmor): 251 kasus, penyelesaian 7 kasus atau 2,79 persen.
- Pencurian dengan kekerasan (curas): 124 kasus, penyelesaian 7 kasus atau 5,65 persen.
- Pencurian dengan pemberatan (curat): 42 kasus, penyelesaian 3 kasus atau 7,14 persen.
Distribusi kasus menurut polres
Berdasarkan wilayah hukum, beban laporan tidak merata. Data yang disampaikan menunjukkan keberadaan konsentrasi kasus di beberapa polres.
| Polres | Jumlah Kasus |
|---|---|
| Polres Mimika | 1.010 |
| Polres Nabire | 595 |
| Polres Dogiyai | 35 |
| Polres Deiyai | 24 |
| Polres Paniai | 19 |
Fokus evaluasi dan pencegahan
Dalam pertemuan evaluasi pada Selasa, 11 Agustus, Kapolda menekankan bahwa pencatatan statistik tidak boleh berhenti pada pengumpulan angka; proses itu harus menghasilkan langkah konkret untuk mencegah gangguan keamanan sebelum terjadi. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kemampuan membaca situasi untuk mengurangi tindak pidana.
"Kita telah lakukan gelar operasional dan analisa evaluasi (anev) sebagai sarana untuk menilai kesiapan kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Tengah,"
Jermias Rontini menambahkan bahwa aparat perlu bergerak lebih proaktif ketimbang reaktif. Pernyataan itu menegaskan orientasi kepolisian menuju upaya intelijen, patroli terarah, dan sinergi dengan masyarakat agar gangguan kamtibmas dapat dicegah lebih dini.
Implikasi terhadap warga dan kerja kepolisian
Angka kasus yang tinggi, terutama di wilayah Mimika dan Nabire, menimbulkan keprihatinan publik karena beberapa kategori kejahatan—seperti curanmor, curas, dan curat—dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan rasa aman masyarakat. Rendahnya persentase kasus yang diselesaikan pada jenis-jenis tersebut menuntut perbaikan teknik penyelidikan, peningkatan sumber daya, dan kerjasama lintas lembaga.
Kapolda menilai anev sebagai momentum untuk mengevaluasi distribusi personel, metode penyelidikan, serta program pencegahan berbasis komunitas. Namun, rincian langkah konkret, alokasi sumber daya, dan target perbaikan belum dirilis secara rinci oleh Polda Papua Tengah.
Data resmi ini akan menjadi dasar perencanaan operasional kepolisian pada semester berikutnya, sekaligus bahan dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan aspek pencegahan dan penegakan hukum di Papua Tengah.