Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung meng intensifkan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 dan meminta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar data yang terkumpul lengkap serta dapat dipercaya. Upaya ini dinilai krusial untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai kebutuhan daerah.
Kegiatan sosialisasi dan pendataan SE 2026 digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Acara tersebut menjadi ruang koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai komponen masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sensus.
Pesan gubernur: data sebagai fondasi kebijakan
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, gubernur menegaskan peran strategis data dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa sensus berbeda dari survei karena dilakukan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat secara komprehensif.
"Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,"
Pernyataan itu menegaskan harapan bahwa kesadaran kolektif tentang pentingnya data akan memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pernyataan tambahan dalam sosialisasi juga menyoroti bahwa data yang tidak akurat bisa mengakibatkan kesalahan sasaran kebijakan.
Perubahan struktur ekonomi dan tantangan pendataan
Sosialisasi menyoroti perubahan struktur ekonomi, termasuk berkembangnya ekonomi digital yang semakin banyak melibatkan aktivitas bekerja dari rumah dan transaksi daring. Pemerintah provinsi mengingatkan bahwa bila jenis aktivitas ini tidak tercatat, maka keberadaan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah akan sulit terukur.
Gubernur memberi analogi: data yang disampaikan masyarakat ibarat riwayat kesehatan kepada dokter—informasi jujur diperlukan agar diagnosis dan pengobatan tepat. Begitu pula kebijakan publik membutuhkan data yang benar untuk menargetkan program secara efektif.
Apa yang diminta dari masyarakat
- Berpartisipasi pada sensus dengan memberikan data yang jujur dan lengkap;
- Melaporkan kegiatan ekonomi formal maupun informal, termasuk usaha mikro, perdagangan daring, dan pekerjaan dari rumah;
- Bekerja sama dengan petugas pendataan yang ditugaskan BPS dan pemerintah daerah.
Beberapa poin praktis disampaikan oleh panitia pelaksana selama sosialisasi, antara lain prosedur pengisian kuesioner, jadwal pendataan lapangan, serta mekanisme verifikasi data. Pemprov dan BPS juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan mempercepat proses agregasi data.
Peran aktor lokal dalam pelaksanaan
Acara ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dan tokoh masyarakat untuk memastikan cakupan sensus menyeluruh. Selain BPS dan Pemprov, keterlibatan organisasi kemasyarakatan, forum lintas sektoral, serta perangkat desa/kelurahan disebut sebagai penopang utama dalam menjangkau pelaku usaha di desa dan kawasan terpencil.
| Pelaku | Peran |
|---|---|
| BPS | Penyelenggara teknis sensus dan verifikasi data |
| Pemprov Lampung | Fasilitator, sosialisasi, dan koordinasi antarinstansi |
| FPK dan organisasi lokal | Menjangkau komunitas, membantu sosialisasi |
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan sensus dapat menjaring data dari berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro dan informal yang selama ini cenderung kurang terlayani dalam statistik resmi.
Implikasi bagi kebijakan lokal
Data sensus akan menjadi dasar perencanaan program seperti pengembangan UMKM, bantuan sosial yang tepat sasaran, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta kebijakan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja di Lampung. Akurasi data juga penting untuk memetakan dampak transformasi digital terhadap penyerapan tenaga kerja dan pergeseran pola usaha.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk menyikapi pendataan bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai kontribusi langsung terhadap perumusan kebijakan yang akan berdampak pada kesejahteraan lokal. Petugas lapangan dan saluran resmi BPS menjadi rujukan bagi warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut.
Sosialisasi di Gedung Pusiban menjadi langkah awal konsolidasi menjelang pendataan lapangan. Waktu dan mekanisme pendataan lebih lanjut akan diumumkan secara resmi oleh BPS melalui kanal komunikasi Pemprov Lampung dan kantor BPS setempat.
Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data di tingkat provinsi agar program pembangunan lebih responsif terhadap kondisi nyata masyarakat Lampung.
