Wujudkan Anggaran Daerah, Pemkot Tunggu Pencairan DBH
Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menunggu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum seluruhnya diterima dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Zaki Irawan, menyatakan terdapat tunggakan DBH yang nilainya mencapai sekitar Rp150 miliar.
"DBH provinsi, hutang tahun triwulan III dan IV di 2024 dan 2025, besarannya sampai saat ini masih tersisa Rp150 miliaran,"
Keterangan tersebut disampaikan Zaki pada Rabu, 19 Agustus 2026. Menurut penjelasannya, tunggakan itu berasal dari DBH provinsi untuk periode triwulan III dan IV tahun 2024 serta tahun 2025, yang sampai saat ini belum sepenuhnya disalurkan ke kas daerah.
Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat dan Realisasi yang Masuk
Selain tunggakan dari provinsi, Zaki juga menyampaikan adanya kurang bayar DBH yang seharusnya menjadi hak Pemerintah Kota Bandar Lampung dari pemerintah pusat. Nilai kurang bayar itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan mengalami penyesuaian.
"Dari pusat itu ada Rp32 miliar lebih. Itu hak kota. Awalnya sekitar Rp40 miliar, sekarang terbit lagi dan dipangkas oleh pusat menjadi Rp32 miliar,"
Dari angka kurang bayar tersebut, Zaki mengatakan baru sekitar Rp8,3 miliar yang telah masuk ke kas daerah. Pembayaran DBH, menurutnya, dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dan kemampuan pemerintah yang bertanggung jawab menyalurkan dana.
Jeda Antara Tahun Anggaran dan Realisasi Pembayaran
Zaki menyoroti adanya jeda waktu antara tahun anggaran dan realisasi pembayaran DBH kepada pemerintah daerah. Ia mencontohkan pembayaran DBH kurang bayar untuk tahun anggaran 2024 yang baru diterima oleh daerah pada 2026, yang menggambarkan perbedaan waktu antara pencatatan hak daerah dan realisasi kas.
Implikasi bagi Anggaran dan Layanan Publik
Keterlambatan dan penyesuaian nilai DBH dapat berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah kota. Meski Zaki tidak merinci pos anggaran yang terpengaruh, kekosongan kas akibat tunggakan rawan menghambat belanja modal, kegiatan pelayanan publik, maupun program-program prioritas daerah yang mengandalkan transfer pusat maupun provinsi.
- Sumber tunggakan: DBH provinsi (triwulan III–IV 2024 dan 2025) sekitar Rp150 miliar.
- Kurang bayar pusat: semula sekitar Rp40 miliar, disesuaikan menjadi sekitar Rp32 miliar.
- Realisasi masuk ke kas daerah: Rp8,3 miliar.
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| DBH provinsi tertunggak (triwulan III–IV 2024 & 2025) | ±150.000.000.000 |
| Kurang bayar DBH pusat (setelah penyesuaian) | ±32.000.000.000 |
| Jumlah yang sudah masuk ke kas daerah | 8.300.000.000 |
Data di atas merangkum pernyataan resmi BPKAD Kota Bandar Lampung. Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan rinci mengenai jadwal pencairan sisa DBH dari provinsi maupun kepastian pembayaran lanjutan dari pemerintah pusat.
Kebutuhan Kepastian Pembayaran
Pemerintah daerah umumnya membutuhkan kepastian aliran dana transfer agar dapat menuntaskan belanja daerah tepat waktu. Keterlambatan transfer DBH sering menuntut penyesuaian pelaksanaan kegiatan, penggeseran anggaran, atau penggunaan opsi keuangan sementara. Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui BPKAD, terus memantau perkembangan dan menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait jadwal pembayaran dari pihak-pihak terkait.
Perkembangan lanjutan terkait pencairan DBH akan menentukan kesiapan pemkot dalam melaksanakan program prioritas dan menjaga kontinuitas pelayanan bagi warga Bandar Lampung.
