BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, melakukan peninjauan langsung ke Lapangan Blang Padang pada Rabu sore, 19 Agustus 2026. Kunjungan itu dihadiri pula oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua DPRA, Zulfadhli, sejumlah anggota DPRA, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk melihat kondisi lapangan dan membahas langkah penyelesaian status lahan yang hingga kini belum bersertifikat.
Isu hukum, sejarah, dan kepentingan publik
Lapangan Blang Padang, yang berlokasi di pusat Banda Aceh, memiliki luas sekitar 8,9 hektare dan selama ini menyimpan persoalan terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan. Menurut keterangannya, sebagian aspek yang menjadi bahan pembahasan adalah klaim tanah wakaf historis yang terkait dengan Masjid Raya Baiturrahman serta pengelolaan yang dikaitkan dengan pihak TNI AD.
Pemerintah Aceh menyatakan mendorong penyelesaian melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya, dengan menekankan pentingnya memperhatikan aspek hukum, nilai sejarah, serta kepentingan masyarakat luas dan kemaslahatan Aceh.
Dialog lintas unsur pemerintahan
Pertemuan di lokasi tidak hanya bersifat inspeksi fisik, tetapi juga merupakan forum dialog antara eksekutif provinsi, perwakilan pusat, pemerintah kota, dan legislatif Aceh. Kehadiran unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan Blang Padang dipandang membutuhkan pendekatan terpadu agar menghasilkan solusi yang sesuai ketentuan yang berlaku dan berkeadilan bagi masyarakat.
- Lokasi: Lapangan Blang Padang, Banda Aceh
- Luas lahan: 8,9 hektare
- Pihak terlibat dalam peninjauan: Wagub Aceh, Wamendagri, Wali Kota Banda Aceh, Ketua DPRA, anggota DPRA, dan pihak terkait
- Isu utama: status sertifikat lahan, klaim wakaf historis, pengelolaan oleh TNI AD
Prioritas: hukum dan kemaslahatan masyarakat
Pemerintah Aceh menegaskan penyelesaian masalah ini harus berlandaskan hukum dan mempertimbangkan nilai-nilai sejarah serta kepentingan masyarakat. Langkah koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai perlu karena permasalahan menyangkut klaim yang bersinggungan dengan institusi selain pemerintah daerah.
Sikap kehati-hatian ini muncul karena Blang Padang bukan hanya sekadar ruang publik; kompleksitas status tanah menjadikannya persoalan yang bisa mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan hubungan kelembagaan, khususnya apabila dikaitkan dengan klaim wakaf historis Masjid Raya Baiturrahman.
Peluang penyelesaian dan langkah berikutnya
Berdasarkan peninjauan dan dialog yang berlangsung, rencana penyelesaian akan mendorong komunikasi lanjutan antara Pemprov Aceh dan Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak yang diklaim memiliki kepentingan, termasuk TNI AD dan pengurus masjid terkait. Tujuannya agar rumusan akhir memenuhi ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan sejarah serta kemaslahatan warga Aceh.
| Aspek | Kondisi |
|---|---|
| Luas | 8,9 hektare |
| Status sertifikat | Belum bersertifikat |
| Isu terkait | Klaim wakaf historis Masjid Raya Baiturrahman; pengelolaan oleh TNI AD |
Catatan bagi publik
Penyelesaian masalah lahan publik seperti Blang Padang membutuhkan waktu dan proses administratif serta hukum yang tidak singkat. Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait agar memperoleh informasi yang akurat. Pemerintah daerah menegaskan proses akan dilaksanakan dengan mengedepankan kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat Aceh.
Pemeriksaan lapangan oleh unsur pemerintahan pusat dan daerah ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyusun tahapan penyelesaian lebih lanjut, baik melalui verifikasi dokumen, klarifikasi klaim, maupun koordinasi teknis antarinstansi.
Perkembangan selanjutnya diharapkan mengarah pada penetapan status lahan yang jelas, sehingga pemanfaatan kawasan Blang Padang dapat diatur sesuai kebutuhan publik dan nilai-nilai sejarah Aceh.
