Rapat KUA-PPAS Banyuwangi Berhenti Setelah Insiden Fisik
Banyuwangi — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berakhir ricuh pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pertemuan yang dimaksudkan untuk menyepakati arah dan prioritas anggaran daerah itu dihentikan sementara setelah seorang anggota DPRD melakukan aksi keras di ruang rapat.
Menurut catatan rapat yang dilaporkan, ketegangan bermula ketika Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Syamsudin, menanggapi tudingan bahwa pemerintah daerah menyembunyikan atau memberikan data yang tidak benar dalam proses pembahasan anggaran. Pernyataan itu memancing respons kuat dari salah satu anggota DPRD.
"Saya dari tadi mikir, Pak Michael menyinggung katanya kita bohong. Saya bingung, saya bohong siapa?" — Plt Kepala Bapenda, Syamsudin
Syamsudin menegaskan bahwa angka-angka yang disajikan dalam pembahasan anggaran telah dibuka untuk dicermati bersama. "Jujur, kami tidak ngumpetin angka sama sekali. Saya buka blak, jenengan bisa cermati," kata Syamsudin saat rapat berlangsung.
Persoalan penggunaan istilah "bohong" oleh anggota DPRD membuat suasana semakin memanas. Anggota DPRD Suwito mempersoalkan kata itu dan menuntut keterbukaan data dari pihak TAPD. Dalam perdebatan yang memuncak, Suwito sempat mengebrak meja, melakukan walkout, lalu menendang pintu ruang rapat sebelum acara dihentikan.
"Kalau mau buka-bukaan, ayo buka-bukaan," — Anggota DPRD Suwito
Isu Utama dalam Pembahasan
Pembahasan yang memanas tidak hanya tentang tudingan data, tetapi juga menyentuh beberapa isu teknis dan substantif anggaran. Poin-poin yang menjadi bahan perdebatan antara lain:
- Posisi BLUD rumah sakit — status dan mekanisme penganggaran Badan Layanan Umum Daerah menjadi perhatian anggota dewan.
- Struktur belanja daerah — komposisi belanja operasional versus belanja modal diperdebatkan.
- Komposisi belanja modal — prioritas proyek dan alokasi modal diminta untuk dijelaskan lebih rinci.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa perselisihan lebih dari sekadar kegaduhan verbal, melainkan berkaitan dengan substansi alokasi anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan program daerah.
Akibat Langsung dan Dampak Keputusan
Akibat insiden tersebut, pembahasan KUA-PPAS 2027 dihentikan sementara dan rapat ditunda. Penundaan ini berpotensi memengaruhi jadwal penyusunan dan penetapan rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi jika tidak segera dijadwalkan kembali.
| Peristiwa | Tanggal |
|---|---|
| Rapat Banggar DPRD dengan TAPD | 11 Agustus 2026 |
| Insiden tendang pintu dan penghentian rapat | 11 Agustus 2026 |
Sampai berita ini ditulis belum dilaporkan langkah lanjutan resmi terkait penjadwalan ulang rapat maupun mekanisme klarifikasi data yang diminta anggota dewan. Namun, kejadian ini menempatkan tekanan pada kedua belah pihak—legislatif dan eksekutif—untuk segera melakukan mediasi dan membuka dokumen keuangan agar proses anggaran dapat kembali berjalan sesuai tahapan yang diatur.
Catatan Lokal
Bagi warga Banyuwangi, dinamika pembahasan anggaran ini penting diikuti karena hasil akhir KUA-PPAS akan menentukan prioritas belanja daerah pada 2027—mulai layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga program penanggulangan kemiskinan. Ketidakpastian penetapan anggaran dapat memengaruhi kelanjutan proyek dan layanan publik yang sedang berjalan.
Persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran kerap menjadi titik krusial dalam hubungan antara DPRD dan TAPD. Insiden di ruang rapat ini memberi sinyal perlunya komunikasi lebih terbuka dan prosedur klarifikasi data yang rinci untuk meminimalkan gesekan politik yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
Berita ini bersumber dari laporan lokal HarianBangsa.net yang merekam jalannya rapat dan pernyataan pihak-pihak terkait.
