Tambahan DAU dan tuntutan prioritas
Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp223 miliar dari pemerintah pusat. Tambahan anggaran ini mendorong partai politik di DPRD Jember, khususnya Fraksi Gerindra, untuk meminta alokasi dana difokuskan pada peningkatan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyatakan bahwa prioritas sebaiknya diarahkan pada pembangunan jalan dan penerangan jalan umum (PJU) di desa-desa. Menurutnya, masih banyak kebutuhan infrastruktur pedesaan yang belum terpenuhi sementara fasilitas di kawasan perkotaan relatif memadai.
"Harapan kami ini ke desa dulu. Karena kalau infrastruktur di kota kan sudah memadai,"
Alasan prioritas dan kaitan ekonomi
Ardi mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah desa — yang makin menyempit akibat pengurangan atau penahanan anggaran Dana Desa — menjadi alasan mengapa tambahan DAU perlu diarahkan ke desa. Pembangunan jalan dan PJU dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
"Kalau infrastrukturnya bagus, secara otomatis perekonomiannya akan terangkat," kata Ardi. Ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan di lapangan agar perencanaan dan peruntukan anggaran tepat sasaran.
Pengawasan dan rencana pembiayaan lain
Fraksi Gerindra menyatakan DPRD Jember akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan tambahan anggaran melalui dinas-dinas terkait. Selain dukungan terhadap pemanfaatan DAU, Fraksi Gerindra juga mendukung rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah yang akan diusulkan dalam APBD 2027.
Ardi menyebut pinjaman daerah dapat dialokasikan untuk peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah serta pembangunan infrastruktur yang belum merata. Ia menyoroti kondisi ruang pelayanan di rumah sakit daerah yang dinilai masih kurang memadai.
Fokus pada rumah sakit daerah
Salah satu perhatian khusus yang disampaikan adalah pembenahan fasilitas di RSUD dr Soebandi dan RSUD Balung. Ardi mengungkapkan adanya keterbatasan ruang pelayanan sehingga beberapa pasien masih harus dirawat di lorong atau bahkan tidur di lantai.
"Banyak sekali pasien yang masih di lorong-lorong jalan, bahkan yang sakit pun tidurnya di lantai. Ini kemanusiaan," ujarnya. Pernyataan ini menjadi dasar dorongan untuk memperkuat layanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas dan fasilitas, yang dinilai harus diselaraskan dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
- Prioritas yang diminta: pembangunan jalan desa dan pemasangan PJU.
- Pengawasan penggunaan tambahan DAU akan dilakukan DPRD melalui dinas terkait.
- Rencana pinjaman daerah untuk APBD 2027 didukung untuk pembenahan rumah sakit dan infrastruktur yang belum merata.
Data ringkas penggunaan anggaran (kondisi saat ini)
| Item | Status |
|---|---|
| Tambahan DAU | Rp223 miliar (dari pemerintah pusat) |
| Prioritas yang diminta | Jalan desa, PJU, peningkatan fasilitas RSUD dr Soebandi & RSUD Balung |
| Rencana pembiayaan lain | Pinjaman daerah untuk APBD 2027 (masih dalam pembahasan) |
Permintaan Fraksi Gerindra menempatkan fokus pada perbaikan fasilitas dasar yang dianggap berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat desa. Sementara itu, Pemkab Jember belum mengumumkan rincian alokasi spesifik penggunaan tambahan DAU tersebut. DPRD menyatakan akan mengawal proses perencanaan agar anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pemberian tambahan DAU ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan sejumlah kebutuhan infrastruktur dan kesehatan, namun efektivitasnya bergantung pada perencanaan yang matang, pemetaan kebutuhan di lapangan, serta mekanisme pengawasan yang kuat dari DPRD dan instansi terkait.
