Paripurna Istimewa di Batu
Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Batu berlangsung khidmat pada Jumat, 14 Agustus 2026, saat pimpinan dan seluruh anggota dewan bersama Wakil Wali Kota Batu serta unsur Forkopimda menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Intisari pidato dan capaian nasional
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan rekam jejak kepemimpinan 21 bulan yang disebut melahirkan 121 kebijakan transformatif. Beberapa capaian strategis yang dipaparkan menyentuh bidang ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan program-program sosial yang menjadi perhatian daerah.
- Ketahanan pangan: diklaim mencapai swasembada pada delapan komoditas vital.
- Pertumbuhan ekonomi: ekonomi pada semester I-2026 tercatat 5,45 persen dengan realisasi investasi sebesar Rp1.010 triliun.
- Program unggulan: kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, serta upaya hilirisasi industri.
Presiden juga menegaskan empat pedoman utama Kabinet Merah Putih: menjunjung UUD 1945, mengamankan kekayaan nasional, bergerak cepat mengatasi kesulitan rakyat, dan memprioritaskan masa depan generasi penerus.
"Tugas dari rakyat adalah kehormatan. Kita akan bekerja habis-habisan untuk rakyat,"
Reaksi DPRD Batu: siap kawal dan sinergi
Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, Ketua DPRD Kota Batu, HM Didik Subiyanto, menyatakan kesiapan legislatif untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal dan merealisasikan program-program strategis pusat di tingkat lokal. Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna, sebagai komitmen DPRD untuk memastikan program pusat dapat dijalankan dan berdampak di Kota Batu.
Ketua DPRD menyoroti beberapa program prioritas yang relevan bagi daerah, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan penguatan ekonomi berbasis desa. Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi desa menjadi kunci memperbaiki kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Implikasi untuk kebijakan lokal di Batu
Pidato kenegaraan yang menempatkan ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan program sosial sebagai prioritas membuka peluang bagi pemerintah Kota Batu untuk menyesuaikan program kerja dan anggaran. DPRD sebagai lembaga pengawas dan penganggaran memiliki peran penting memastikan sinergi antara arahan pusat dan kemampuan pelaksanaan daerah.
Di tingkat praktis, beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi fokus pemangku kepentingan di Batu meliputi:
- Penajaman skema pendanaan untuk program pangan dan gizi di sekolah dasar dan keluarga berpenghasilan rendah.
- Penyusunan langkah konkret untuk mendorong ekonomi desa, termasuk dukungan pelatihan, akses pasar, dan fasilitasi permodalan.
- Koordinasi lintas perangkat daerah untuk mengintegrasikan program nasional seperti MBG dan Sekolah Rakyat ke dalam rencana kerja daerah.
Data ringkas yang dipaparkan dalam pidato
| Aspek | Catatan |
|---|---|
| Rekam jejak kepemimpinan | 21 bulan dan 121 kebijakan |
| Pertumbuhan ekonomi | 5,45% (semester I-2026) |
| Realisasi investasi | Rp1.010 triliun |
| Komoditas swasembada | 8 komoditas (beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai besar, cabai rawit) |
Data tersebut menjadi rujukan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas program dan alokasi anggaran pada tahun berjalan maupun rencana kerja jangka menengah.
Langkah selanjutnya di tingkat daerah
Usai paripurna, DPRD Kota Batu dan Pemkot diharapkan mempercepat pembahasan teknis terkait penyesuaian program lokal dengan arahan pusat. Sinergi lembaga legislatif dan eksekutif menjadi penentu agar kebijakan yang diputuskan di tingkat pusat dapat berdampak nyata bagi masyarakat Batu, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi desa.
Penerapan program prioritas juga membutuhkan pengawasan ketat oleh DPRD untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang menyentuh kebutuhan lokal.
Kota Batu kini berada pada momentum untuk menerjemahkan arahan kenegaraan menjadi kebijakan daerah yang nyata. DPRD menyatakan siap mengawal langkah itu demi mewujudkan visi kesejahteraan warga dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
