Perubahan APBD untuk memperkuat ekonomi rakyat dan layanan dasar
Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan arah kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat, penyelesaian infrastruktur dasar, serta peningkatan layanan kesehatan. Kebijakan itu disampaikan melalui jawaban Wali Kota yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda, dalam rapat pembahasan bersama DPRD.
Menurut penjabaran pemerintah daerah, fokus anggaran perubahan tidak dimaksudkan untuk menambah beban fiskal kepada masyarakat. Sebaliknya, prioritas diarahkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata melalui program pemberdayaan dan perbaikan layanan publik.
Prioritas anggaran dan sumber pendanaan
Salah satu target yang disampaikan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,285 miliar pada Perubahan APBD 2026. Upaya peningkatan itu akan ditempuh melalui optimalisasi aset daerah dan inovasi pengelolaan keuangan, bukan dengan memberlakukan pungutan baru kepada masyarakat.
"Kami ingin meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah tersedia, bukan menjadikan masyarakat sebagai objek untuk menambah penerimaan daerah,"
Selain upaya internal, Pemko Payakumbuh juga memperoleh tambahan kapasitas fiskal dari pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,97 miliar. Dana transfer tersebut diproyeksikan akan mempercepat penanganan infrastruktur pelayanan publik, pemulihan layanan dasar, serta penguatan mitigasi dan penanganan bencana.
Penguatan UMKM dan akses pasar
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dalam perubahan anggaran adalah pemberdayaan ekonomi lokal, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggaran untuk UMKM dinaikkan sekitar 46 persen, atau setara dengan tambahan anggaran sebesar Rp386 juta. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha, termasuk perajin rajut, serta memperluas akses pemasaran produk.
- Pelatihan keterampilan usaha untuk pelaku UMKM.
- Dukungan partisipasi dalam pameran untuk membuka jaringan pemasaran.
- Optimalisasi aset daerah untuk menambah PAD tanpa membebani masyarakat.
Rida Ananda menekankan bahwa program pemberdayaan tidak cukup hanya pada pelatihan teknis. Pemerintah daerah juga berupaya memfasilitasi perluasan jejaring pemasaran sehingga produk lokal dapat menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.
Prioritas infrastruktur dan layanan kesehatan
Tambahan dana transfer yang masuk ke daerah diarahkan untuk mempercepat penanganan infrastruktur pelayanan publik dan pemulihan layanan dasar. Perbaikan infrastruktur dinilai penting untuk menopang aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sektor kesehatan, alokasi anggaran ditujukan untuk memperkuat layanan agar warga memperoleh akses yang lebih baik tanpa penambahan beban biaya. Langkah ini sejalan dengan upaya menjaga kemampuan fiskal daerah namun tetap memprioritaskan kebutuhan dasar warga.
Kolaborasi eksekutif dan legislatif
Pemerintah kota menyatakan masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dipandang krusial agar kebijakan anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Payakumbuh.
Dengan menempatkan pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur, serta kesehatan sebagai prioritas, Pemko Payakumbuh berharap perubahan APBD ini menjadi sarana pemulihan dan percepatan pembangunan yang inklusif. Kepastian alokasi anggaran serta mekanisme pelaksanaan yang transparan menjadi penentu sejauh mana rencana ini dirasakan manfaatnya oleh warga.
| Perubahan | Angka |
|---|---|
| Target kenaikan PAD | Rp8,285 miliar |
| Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) | Rp116,97 miliar |
| Penambahan anggaran UMKM | 46% (~Rp386 juta) |
Di tanah Minang, perencanaan anggaran ibarat menata talang air pada rumah gadang: harus teliti agar air manfaat mengalir merata ke setiap ruang. Harapan warga Payakumbuh kini tertumpu pada komitmen pemerintah kota untuk mewujudkan janji-janji anggaran itu menjadi program nyata yang dapat disentuh oleh siapa pun tanpa memilih.
