BUKITTINGGI — Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Aula MUI Kota Bukittinggi, Sabtu, 19 September 2026. Kegiatan tersebut bukan sekadar prosesi pergantian kepengurusan, melainkan momentum evaluasi dan perumusan langkah strategis untuk menjawab dinamika persoalan umat.
Musda sebagai wadah evaluasi dan perencanaan
Ketua MUI Kota Bukittinggi, Aidil Alfin, menyatakan bahwa Musda ke-XI menjadi kesempatan penting untuk menilai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan. Ia menegaskan bahwa forum ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi MUI sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah.
"MUI harus terus hadir memberikan pelayanan dan menjawab persoalan umat yang berkembang di tengah masyarakat,"
Menurut Aidil, tantangan yang dihadapi umat semakin kompleks. Persoalan keluarga hingga kewarisan masuk dalam spektrum permasalahan sosial-keagamaan yang menuntut perhatian dan solusi bersama antara organisasi keagamaan, pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.
Dukungan pemerintah dan harapan kepengurusan baru
Pada kesempatan yang sama, Aidil menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap kegiatan MUI, termasuk bentuk hibah yang diberikan. Ia menilai dukungan itu bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga wujud kepercayaan pemerintah kepada posisi MUI di tengah masyarakat.
Ketua Umum MUI Provinsi Sumatra Barat, Zulkarnaini, menyebut pelaksanaan Musda Kota Bukittinggi sebagai salah satu yang tergolong awal di tingkat kabupaten/kota se-Sumatra Barat. Menurutnya, proses yang cepat diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan baru yang tidak hanya solid secara organisasi, tetapi juga mampu menjalankan amanah serta memberikan kontribusi nyata bagi warga.
"Harapannya, kepengurusan yang lahir dari Musda ini mampu menjalankan tugas dan berkontribusi bagi masyarakat,"
Wali Kota Bukittinggi, yang turut memberi dukungan terhadap Musda ke-XI, berharap forum tersebut tidak berhenti menjadi agenda administratif semata. Harapan pemerintah adalah Musda menjadi ruang evaluasi program kerja dan acuan perbaikan layanan kepada umat.
Agenda utama dan implikasi bagi warga Bukittinggi
Dalam konteks lokal, Musda MUI memuat beberapa agenda penting yang akan menentukan arah kerja organisasi ke depan. Adapun poin-poin yang menjadi perhatian antara lain:
- Evaluasi pelaksanaan program layanan keagamaan dan sosial yang telah berjalan;
- Penyusunan prioritas program untuk menangani persoalan keluarga dan kewarisan serta isu sosial-keagamaan lain;
- Penguatan akuntabilitas penggunaan dukungan pemerintah, termasuk hibah, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan Musda yang berjalan di Bukittinggi memberi sinyal bahwa pengurus MUI hendak menata kembali prioritas pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi warga, hasil Musda diharapkan menuntun pada pelayanan keagamaan yang lebih terarah dan solusi praktis atas persoalan yang kerap muncul di tingkat keluarga dan komunitas.
| Tokoh | Peran |
|---|---|
| Aidil Alfin | Ketua MUI Kota Bukittinggi |
| Zulkarnaini | Ketua Umum MUI Sumatra Barat |
| Ibnu Asis | Wakil Wali Kota Bukittinggi (membuka Musda) |
Di tengah budaya Minang yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, Musda ini menjadi cermin kerja kolektif antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Langkah-langkah yang disepakati nanti harus mampu diwujudkan dalam program terukur agar manfaatnya dirasakan langsung di surau, pasar, dan rumah tangga warga Bukittinggi.
Dengan semangat kebersamaan, diharapkan kepengurusan yang terbentuk dapat menjaga amanah, mengelola dukungan publik dengan baik, serta menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam solusi nyata bagi persoalan sosial yang terus berkembang di kota ini.
