TARAKAN — Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Utara untuk masa bakti 2026–2030. Penetapan itu berlangsung pada Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Kaltara di Tarakan, Sabtu, 29 Agustus.
Penyerahan mandat dan fokus kedaulatan pangan
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan mandat dan pataka organisasi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Abdul Kadir Karding, kepada Gubernur Zainal. Dalam pidato perdananya, Zainal menegaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi misi utama selama memimpin HKTI Kaltara.
"HKTI Kaltara siap memperkuat sinergi dengan pengurus pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung kedaulatan pangan nasional,"
Pernyataan itu disampaikan Zainal di Tarakan pada hari Minggu setelah kegiatan Musda. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan mengingatkan bahwa menerima pataka organisasi berarti menerima tanggung jawab besar.
"Menerima pataka HKTI berarti menerima tanggung jawab. Ini amanah dari para petani kita di seluruh Kaltara, dari pesisir hingga perbatasan,"
Instruksi penguatan organisasi sampai tingkat desa
Sebagai ketua terpilih, Zainal menginstruksikan pengurus DPD HKTI Kaltara untuk memperkuat konsolidasi sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, penguatan organisasi di akar rumput penting untuk mendorong inovasi, menyiapkan regenerasi petani, termasuk petani milenial, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di provinsi.
Instruksi ini menunjukkan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada aspek kelembagaan dan basis anggota, bukan sekadar posisi simbolis. Konsolidasi di tingkat desa diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat advokasi kebijakan, akses modal, serta transfer teknologi yang relevan bagi petani.
Peran HKTI dalam kerangka kebijakan daerah
Penetapan kepala daerah sebagai ketua DPD organisasi tani membawa implikasi tata kelola: hubungan antara pemerintahan provinsi dan organisasi petani berpotensi semakin rapat. Hal ini dapat mempercepat sinkronisasi program-program pertanian daerah dengan kebutuhan petani di lapangan, namun juga menuntut pengelolaan konflik kepentingan agar fungsi advokasi organisasi tetap independen.
Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Kadir Karding, hadir dalam Musda dan memberikan mandat kepada kepengurusan baru. Dalam sambutannya, Karding menekankan bahwa perjuangan memuliakan petani tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu sinergi lintas pemerintahan maupun pemangku kepentingan.
Dampak potensial bagi petani dan program pangan lokal
Pernyataan gubernur tentang kedaulatan pangan mencerminkan pergeseran perhatian politik lokal ke sektor pertanian, komoditas lokal, dan ketahanan pangan di tengah kebutuhan memenuhi pasokan bagi penduduk serta menjaga stabilitas harga. Bagi petani di Kaltara—dari pesisir hingga wilayah perbatasan—kepemimpinan HKTI di tingkat provinsi yang dipimpin kepala daerah bisa membuka akses koordinasi program, bantuan teknis, dan kebijakan yang lebih terintegrasi.
- Periode kepengurusan: 2026–2030
- Tempat pelantikan: Tarakan
- Tokoh kunci: Zainal A. Paliwang (Gubernur/Ketua DPD HKTI Kaltara) dan Abdul Kadir Karding (Sekjen DPN HKTI)
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Peristiwa | Musyawarah Daerah HKTI Kaltara dan penetapan ketua |
| Lokasi | Tarakan |
| Masa jabatan | 2026–2030 |
Meski demikian, mekanisme konkret program kerja HKTI Kaltara di bawah kepemimpinan Zainal belum dipaparkan secara rinci dalam keterangan resmi saat Musda. Para pelaku pertanian dan pemangku kepentingan menanti rencana kerja yang jelas, terutama terkait alokasi anggaran, program pembinaan petani kecil, dan strategi pemasaran hasil pertanian lokal.
Penempatan prioritas pada kedaulatan pangan juga menuntut sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga penelitian, serta sektor swasta untuk memastikan adopsi teknologi, ketersediaan input pertanian, dan akses pasar yang berkelanjutan. Keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan pelibatan organisasi petani di tingkat desa.
Dengan posisi ganda sebagai kepala daerah dan ketua organisasi tani provinsi, Gubernur Zainal menghadapi ekspektasi tinggi dari petani dan publik untuk menerjemahkan janji kedaulatan pangan menjadi langkah kebijakan yang nyata dan terukur selama masa kepengurusannya.
