Tanjung Selor — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting untuk memperkuat upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di wilayah perbatasan.
Upacara HUT dan pesan kedaulatan
Pernyataan Gubernur disampaikan usai ia memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, pada Senin, 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan tertib dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin adat, serta pasukan pengibar bendera (Paskibraka).
“kita harus memaknai kegiatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI ini dengan semangat kebangsaan, mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan kemerdekaan dan sebagai provinsi di wilayah perbatasan harus menjaga kedaulatan NKRI,”
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya semangat kebangsaan sebagai landasan tindakan pemerintahan daerah dalam menjaga wilayah perbatasan. Nilai-nilai tersebut menurut Gubernur perlu diwariskan dan diterapkan dalam kebijakan serta praktik pengamanan wilayah.
Ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan rangkaian kegiatan
Usai upacara, Gubernur dan Forkopimda Kaltara melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Telabang Bangsa di Tanjung Selor. Upacara ziarah dipimpin oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Sjahroni. Ziarah tersebut diikuti dengan tabur bunga sebagai penghormatan kepada para pahlawan.
Gubernur juga menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyaksian Upacara Peringatan HUT RI dari Istana Merdeka secara virtual, sebagai bagian dari serangkaian kegiatan kenegaraan yang dipantau di tingkat nasional dan daerah.
Profil wilayah perbatasan Kaltara
Secara administratif, Provinsi Kalimantan Utara memiliki lima kabupaten/kota. Dari kelima wilayah tersebut, terdapat dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Kondisi geografis ini menjadikan isu kedaulatan dan keamanan perbatasan sebagai perhatian strategis pemerintah provinsi.
Rincian administrasi wilayah yang disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah daerah antara lain:
- Provinsi Kalimantan Utara: 5 kabupaten/kota
- Kabupaten Malinau: terdapat 5 kecamatan yang daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia (Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, Bahu Hulu)
- Kabupaten Nunukan: tercatat memiliki 17 kecamatan
| Wilayah | Keterangan |
|---|---|
| Kaltara | 5 kabupaten/kota |
| Malinau | 5 kecamatan berbatasan darat dengan Malaysia |
| Nunukan | 17 kecamatan (administratif) |
Implikasi kebijakan dan tata kelola perbatasan
Pernyataan Gubernur menempatkan isu kedaulatan perbatasan sebagai agenda yang membutuhkan perhatian kolaboratif antara pemerintah daerah, institusi pertahanan, serta pemangku kepentingan lokal. Dalam konteks provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, penekanan pada penguatan semangat kebangsaan berperan sebagai legitimasi politik untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan publik di daerah perbatasan.
Bentuk konkret penguatan kedaulatan biasanya mencakup peningkatan kapasitas satuan tugas keamanan, perbaikan infrastruktur perbatasan, dan penguatan ekonomi lokal agar masyarakat setempat tidak rentan terhadap praktik ilegal yang dapat mengancam stabilitas wilayah. Pernyataan Gubernur tersebut menjadi dasar politik lokal untuk mengkonsolidasikan upaya tersebut, meskipun rincian kebijakan operasional belum diuraikan secara publik dalam pernyataan resmi yang bersangkutan.
Catatan
Penting untuk diingat bahwa pernyataan Gubernur disampaikan dalam rangka peringatan kenegaraan; langkah-langkah teknis atau program lanjutan biasanya membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait serta instansi pertahanan. Publik dan pemangku kepentingan di wilayah perbatasan dapat mengharapkan tindak lanjut kebijakan yang lebih konkret dalam waktu dekat, khususnya yang menyangkut pengamanan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
Peliputan lanjutan akan difokuskan pada tindak lanjut kebijakan pemerintah provinsi serta langkah konkret yang akan diambil oleh Forkopimda dan instansi terkait untuk mewujudkan pernyataan menjaga kedaulatan tersebut di lapangan.
