Perluasan jaminan sosial bagi sektor pertanian di Kendari
KENDARI — BPJS Ketenagakerjaan resmi menghadirkan program perlindungan bagi petani di Kota Kendari melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan organisasi DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra dan melibatkan penyuluh pertanian. Peluncuran program itu difokuskan pada petani di kawasan hutan sosial Nanga-nanga Baruga dan diresmikan pada 11 Agustus 2026.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Kendari, Luky Julianto, mengatakan perlindungan ini menyasar risiko kerja yang melekat dalam aktivitas pertanian, yang menurutnya sulit diprediksi. “Dalam aktivitas kerja, kita pasti didampingi oleh risiko. Kecelakaan kerja itu tidak ada kalendernya, kita tidak tahu kapan terjadi. Oleh karena itu, negara hadir memberikan kepastian melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Luky.
- Skema perlindungan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- Kolaborasi melibatkan DPW Tani Merdeka dan penyuluh pertanian untuk edukasi ke kelompok tani (Poktan).
- Pemerintah memberikan stimulus iuran 50 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.
Menurut Luky, langkah ini penting mengingat peran sektor pertanian yang besar bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Ia menyebutkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 23 persen, sehingga perlindungan pekerja pertanian menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah.
"Jadi petani patut kita dukung kesejahteraanya dengan menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaanya,"
Insentif iuran dan implikasi bagi petani
Sebagai bagian dari kebijakan pendukung, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon iuran sebesar 50 persen melalui PP Nomor 50 Tahun 2025. Dampaknya, iuran program JKK dan JKM yang sebelumnya tercatat sebesar Rp16.800 per orang per bulan mendapat potongan menjadi Rp8.400 per orang per bulan sampai Desember 2026.
| Skema | Iuran sebelum diskon | Iuran setelah diskon (s.d. Des 2026) |
|---|---|---|
| JKK + JKM | Rp16.800/orang/bulan | Rp8.400/orang/bulan |
Program ini tidak hanya menyediakan perlindungan langsung berupa santunan bila terjadi kecelakaan kerja atau kematian, tetapi juga memasukkan aspek edukasi bagi kelompok tani. BPJS Ketenagakerjaan bersama DPW Tani Merdeka dan penyuluh bertujuan mendekatkan informasi hingga tingkat Poktan agar pendaftaran dan pemahaman manfaat program lebih mudah dijangkau oleh petani.
Implementasi di lapangan akan menentukan efektivitas program dalam menjamin kesejahteraan petani. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan antara lain sosialisasi kepada petani kecil, keterjangkauan administrasi pendaftaran, dan keberlanjutan subsidi iuran setelah periode insentif berakhir pada Desember 2026. BPJS Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk mendampingi proses ini melalui kerja sama lintas pihak.
Bagi warga pertanian di Kendari, kebijakan ini membuka akses formal terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan yang selama ini kurang terjangkau. Dengan dukungan lembaga swadaya dan penyuluh, diharapkan semakin banyak kelompok tani di Kendari yang memanfaatkan program sehingga risiko kerja pertanian tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan kesejahteraan keluarga petani.
