Pemerintah Kota Bontang kembali menagih kepastian pencairan dana kurang salur sebesar Rp402 miliar yang menjadi bagian dari hak daerah dan dicantumkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Harapan itu muncul seiring pergantian pimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
Proyeksi APBD dan risiko penurunan fiskal
Wali Kota Bontang mengatakan pihaknya telah memasukkan angka Rp402 miliar sebagai proyeksi dalam RAPBD 2027. "RAPBD 2027 kemarin sudah kita paripurnakan, nilainya sekitar Rp2 triliun. Di dalamnya itu ada dana kurang salur Rp402 miliar," ujarnya pada Selasa, 15 September.
Perhitungan itu krusial karena apabila dana kurang salur tersebut tidak terealisasi atau dikurangi oleh pemerintah pusat, kemampuan fiskal Bontang diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,7 triliun. Penurunan itu berimplikasi langsung terhadap ruang belanja daerah dan prioritas program pembangunan.
Dampak pada layanan publik dan prioritas belanja
Pemkot memperingatkan bahwa keterbatasan anggaran akan membatasi kemampuan pemerintah daerah menjalankan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Pemerintah Kota menegaskan akan mengarahkan belanja pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan publik dan meningkatkan akses layanan publik.
- RAPBD 2027 diparipurnakan dengan asumsi total sekitar Rp2 triliun.
- Proyeksi dana kurang salur yang ditagih kepada pusat sebesar Rp402 miliar.
- Jika dana tidak masuk, estimasi APBD turun menjadi sekitar Rp1,7 triliun, mengurangi kemampuan belanja daerah.
"Saya berharap karena beliau pernah menjadi wakil menteri dan cukup lama di Kementerian Keuangan, tentu memahami insentif fiskal daerah dan hak-hak daerah,"
Pernyataan tersebut merujuk pada harapan Wali Kota terhadap pengalaman Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga diharapkan lebih memahami hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme penganggaran dan realisasi dana bagi hasil serta dana kurang salur.
Koordinasi pusat-daerah dan kepastian regulasi
Sampai saat ini, keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait pencairan dana kurang salur belum diterbitkan. Pemerintah Kota Bontang memilih tetap memasukkan proyeksi dana tersebut dalam rancangan APBD sebagai langkah antisipatif agar perencanaan belanja tidak terganggu bila keputusan pusat turun. Namun, ketidakpastian ini menuntut kesiapan alternatif penganggaran dan prioritisasi program.
| Kondisi | Estimasi APBD 2027 | Konsekuensi |
|---|---|---|
| Dengan realisasi dana kurang salur | ± Rp2 triliun | Ruang belanja lebih luas untuk program publik dan pembangunan |
| Tanpa realisasi dana kurang salur | ± Rp1,7 triliun | Pengurangan belanja, prioritas program perlu disesuaikan |
Dalam konteks otonomi fiskal, kepastian transfer dari pusat, termasuk dana bagi hasil dan dana kurang salur, menentukan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur lokal, dan program perlindungan sosial.
Pemkot Bontang juga menunjukkan kewaspadaan terkait potensi dampak anggaran terhadap proyek-proyek strategis kota. Dengan posisi Bontang sebagai kota industri dan kawasan pendukung pembangunan regional, ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan investasi dan pelayanan publik.
Ke depan, Pemkot akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan pusat untuk memperjuangkan kepastian pencairan dana tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah tetap menegaskan komitmen untuk mengarahkan belanja pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan akses pelayanan publik.
Perkembangan terkait keputusan kementerian keuangan dan langkah-langkah pemerintah kota menyesuaikan RAPBD akan menjadi perhatian utama bagi warga, pengusaha lokal, dan pemangku kepentingan pembangunan di Bontang.
