MOJOKERTO — Perubahan desil ekonomi yang dinilai lebih tinggi dari kondisi riil memicu gelombang keluhan warga kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto. Untuk menanggapi hal itu, pengurusan dan validasi data dibuka melalui layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto.
Antrean harian dan jenis keluhan
Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto, Farida Mariana, menyampaikan bahwa jumlah warga yang datang berkonsultasi melalui layanan SLRT berkisar antara 45 hingga 90 orang per hari. Keluhan terbanyak berkaitan dengan penempatan desil yang dinilai terlalu tinggi, sehingga menghambat akses penerima manfaat program bantuan sosial.
"Yang paling banyak itu karena merasa desilnya terlalu tinggi. Jadi mereka datang untuk mengurus, dengan harapan desilnya bisa turun,"
Menurut Farida, kedatangan warga umumnya bertujuan meminta pendampingan untuk memperbarui atau memverifikasi data sosial ekonomi mereka agar dapat kembali dipertimbangkan dalam pemeringkatan oleh pemerintah pusat.
Batas kewenangan pemerintah kota
Dinsos P3A menegaskan bahwa penetapan atau perubahan peringkat desil bukanlah kewenangan pemerintah kota. Penentuan desil merupakan hasil pengolahan data tingkat pusat yang melibatkan kolaborasi 18 kementerian/lembaga.
"Dalam hal ini peran pemerintah kota adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat untuk proses pemeringkatan," jelas Farida.
Cara mengajukan pembaruan data
Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai diberikan tiga jalur untuk mengajukan pembaruan. Petunjuk ini disampaikan oleh Dinsos P3A sebagai upaya memberi ruang bagi warga memperbaiki data agar sesuai kondisi nyata.
- Aplikasi Cek Bansos di Play Store: pengajuan mandiri oleh warga, yang kemudian akan diverifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
- Layanan SLRT di MPP Kota Mojokerto: datang langsung untuk mendapatkan pendampingan dari petugas Dinsos P3A.
- Proses verifikasi dan pemeringkatan selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan pengolahan data bersama kementerian/lembaga terkait.
Farida mendorong warga yang merasa data mereka tidak akurat untuk memanfaatkan layanan di SLRT. Petugas di lokasi akan membantu langkah administratif dan memberikan informasi mengenai dokumen yang diperlukan.
Implikasi bagi warga dan program sosial
Perubahan desil memiliki dampak langsung terhadap akses warga terhadap berbagai program bantuan sosial. Ketika desil tercatat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, keluarga berisiko kehilangan eligibility untuk bantuan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, kewenangan penetapan yang berada di level pusat berarti pemutakhiran data di tingkat daerah menjadi bagian dari proses yang lebih panjang dan terintegrasi.
Dengan adanya layanan validasi di MPP, pemerintah kota menyediakan jalur administratif bagi warga untuk merekonsiliasi data mereka. Namun, hasil akhir tetap bergantung pada proses pemeringkatan di pusat.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi layanan | SLRT, MPP Kota Mojokerto |
| Jumlah pengunjung harian | 45–90 orang |
| Jalur pembaruan data | Aplikasi Cek Bansos; SLRT MPP; verifikasi pusat |
Warga yang memerlukan informasi lebih lanjut atau ingin mendapatkan pendampingan diarahkan untuk datang langsung ke SLRT di MPP Kota Mojokerto. Dinsos P3A menegaskan kesiapan petugas untuk membantu proses validasi data, meskipun kewenangan akhir ada pada pemerintah pusat.
Situasi ini menegaskan kebutuhan agar masyarakat proaktif melakukan pengecekan data sosial ekonomi mereka. Upaya pemutakhiran di level lokal menjadi langkah penting, meskipun tidak serta-merta menjamin perubahan desil tanpa proses lanjutan di pusat.
Pelayanan SLRT di MPP menjadi kanal penting bagi warga Kota Mojokerto untuk menyuarakan keberatan dan mengajukan koreksi data, khususnya bagi keluarga yang khawatir kehilangan akses bantuan sosial akibat penempatan desil yang dinilai tidak sesuai.
