CIREBON — Sekitar 300 petani tebu dari Kabupaten Cirebon bergerak menuju Jakarta pada Senin malam, 31 Agustus 2026. Mereka akan bergabung dengan petani dari berbagai daerah untuk melakukan aksi di depan Istana Negara pada Selasa, 1 September 2026, dengan tuntutan utama kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) gula menjadi Rp16.500 per kilogram.
Asal petani dan alasan aksi
Para petani yang berangkat berasal dari sejumlah sentra tebu di Kabupaten Cirebon, antara lain daerah yang menjadi pemasok bahan baku Pabrik Gula Sindanglaut, Karangsembung, dan Babakan. Aksi ini dikomandoi oleh perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Cirebon, Mae Azhar.
Menurut Mae Azhar, keberangkatan ini merupakan akumulasi keresahan petani akibat kenaikan biaya produksi yang tidak diimbangi perubahan harga patokan bagi petani. Upaya komunikasi dan lobi yang telah dilakukan ke tingkat kementerian, kata Azhar, belum membuahkan hasil sehingga petani memilih menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi massa di ibu kota.
"Petani tebu resah. Biaya menanam dan memanen terus naik. Sementara harga yang menjadi patokan petani masih jalan di tempat,"
Tuntutan konkret dan jalur yang telah ditempuh
Tuntutan utama yang dibawa adalah kenaikan HPP dari Rp15.500 menjadi Rp16.500 per kilogram. Dalam pernyataannya, Mae Azhar menyebutkan APTRI sudah melakukan lobi-lobi di tingkat kementerian namun belum menemukan titik temu.
- Jumlah peserta dari Cirebon: sekitar 300 petani
- Sentra asal petani: Sindanglaut, Karangsembung, Babakan
- Tuntutan: Kenaikan HPP gula menjadi Rp16.500/kg
- Waktu aksi: Depan Istana Negara, Jakarta — Selasa, 1 September 2026
Implikasi bagi petani dan ekonomi lokal
Gerak kolektif petani itu mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan pelaku usaha tani tebu di tingkat lokal. Kenaikan biaya input seperti pupuk, tenaga kerja, dan transportasi yang berkelanjutan berpotensi mengikis margin keuntungan petani jika harga jual tidak disesuaikan. Untuk Kabupaten Cirebon, yang memasok tebu ke beberapa pabrik gula, persoalan ini berimplikasi pada ketahanan pendapatan keluarga petani dan kesinambungan pasokan bahan baku bagi pabrik gula setempat.
Perwakilan APTRI berharap pemerintah pusat, termasuk Presiden, mendengar langsung aspirasi petani untuk mempertimbangkan penyesuaian HPP. Hingga laporan ini disusun belum ada keterangan resmi dari pihak kementerian atau pabrik gula terkait respons atas tuntutan tersebut.
| Butir | Data |
|---|---|
| Peserta dari Cirebon | ~300 petani |
| HPP saat ini | Rp15.500/kg |
| Tuntutan HPP | Rp16.500/kg |
| Sentra tebu Cirebon | Sindanglaut, Karangsembung, Babakan |
Catatan lokal dan langkah selanjutnya
Di tingkat lokal, upaya penyelesaian soal harga tebu sebelumnya dilakukan melalui komunikasi antara APTRI dan pihak kementerian. Namun karena belum ada titik temu, para petani memilih jalur demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik agar perhatian pemerintah lebih cepat mengarah pada penyelesaian masalah sektor hulu gula.
Bagi warga Cirebon, perkembangan tuntutan ini perlu diikuti karena kebijakan HPP akan memengaruhi pendapatan keluarga tani dan stabilitas pasokan gula nasional. Bila pemerintah merespons dengan kebijakan yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, hal itu dapat meringankan beban petani. Sebaliknya, jika kebijakan tidak berubah, potensi konflik sosial dan penurunan daya saing produksipun patut diwaspadai.
Berita ini akan terus dilaporkan seiring respons pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun reaksi pabrik gula terhadap tuntutan tersebut.
Pelaporan dari Cirebon untuk WE NEWS.
