WAMENA — Ratusan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar unjuk rasa di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Aksi itu digelar untuk memperingati penandatanganan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dan menuntut peninjauan ulang resolusi internasional terkait status politik Papua Barat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rute aksi dan tuntutan
Demonstran berkumpul di beberapa titik konsentrasi strategis di Wamena, antara lain kawasan Potikelek, Sinakma, Pasar Misi, serta pusat kota, sebelum bergerak menuju Kantor DPRP Papua Pegunungan. Peserta aksi terdiri atas aktivis KNPB, pelajar SMA, mahasiswa, dan elemen simpatisan sipil.
- Tujuan utama aksi: mendesak PBB meninjau ulang resolusi status politik Papua Barat.
- Tuntutan tambahan: pertanggungjawaban pemerintah Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat atas dampak historis New York Agreement 1962.
- Simbol yang dibawa: ratusan salib merah sebagai lambang duka dan perjuangan hak politik masyarakat Papua.
Pernyataan pimpinan massa
"Kami mengimbau se..."
Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Agus Kosai, menegaskan bahwa aksi di Wamena merupakan bagian dari konsolidasi agenda nasional KNPB. Menurutnya, gerakan serentak di wilayah Papua serta jaringan konsulat di luar negeri dimaksudkan untuk mengangkat tema yang menurut organisasi itu mendesak, yaitu "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan".
Aspek politik dan historis
Pengunjuk rasa menilai bahwa New York Agreement 1962 menjadi titik awal sejumlah permasalahan politik yang kemudian berimbas pada kondisi sosial dan kemanusiaan di wilayah Papua. Dalam tuntutannya, massa meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dalam proses sejarah tersebut, termasuk negara-negara yang disebutkan dalam pernyataan aksi.
Unjuk rasa serupa dilaporkan berlangsung secara serentak di beberapa daerah lain sebagai bagian dari konsolidasi KNPB, menurut keterangan yang beredar di lokasi aksi. Di Wamena, aksi berlangsung dengan pengibaran atribut, pembentangan poster, serta pembawaan simbol-simbol yang memiliki makna politik dan emosional bagi peserta.
Dinamika lokal dan respons lembaga
Pengerahan massa ke kantor legislatif daerah menempatkan perhatian pada hubungan antara tuntutan publik dan tugas lembaga perwakilan rakyat provinsi. Hingga peliputan ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari DPRP Papua Pegunungan mengenai tanggapan atas tuntutan yang diajukan massa pengunjuk rasa di Wamena.
Peristiwa ini menegaskan adanya ruang publik bagi kelompok-kelompok politik untuk menyampaikan aspirasi di Wamena, sekaligus menimbulkan kebutuhan bagi otoritas daerah dan pusat untuk merespons tuntutan yang bersifat historis dan berkaitan dengan hak politik. Pengelolaan aksi oleh aparat keamanan, mitigasi potensi gangguan ketertiban umum, dan dialog antara pihak-pihak terkait menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar aspirasi disalurkan secara aman dan produktif.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 15 Agustus 1962 | Penandatanganan New York Agreement |
| 15 Agustus 2026 | Unjuk rasa KNPB di Wamena menuntut peninjauan ulang resolusi oleh PBB |
Perkembangan lanjutan mengenai respons pemerintahan daerah, pernyataan resmi DPRP, dan langkah mediasi antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pihak berwenang akan menjadi bagian penting dari peliputan selanjutnya. Untuk saat ini, aksi di Wamena menunjukkan bahwa isu historis tentang status politik Papua tetap menjadi pokok perdebatan yang aktif di ruang publik setempat.
