Kenyam, Nduga — Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nduga, Innah Gwijangge S.ST, M.Keb, MH.Kes, menuding Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto telah menjiplak Program Ambulans Udara yang menurutnya dirintis dan dijalankan saat ia menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga pada 2019.
Asal-usul program dan alasan pengembangan
Dalam penuturan Innah di Kenyam, Kabupaten Nduga merupakan daerah pegunungan dengan topografi menantang sehingga akses antarkampung sangat terbatas. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi dasar gagasan menghadirkan layanan kesehatan berbasis udara untuk menjangkau ibu hamil dan kasus darurat lainnya.
"Nduga saat itu memiliki lapangan terbang pesawat kecil yang berada di 46 kampung,"
Innah menjelaskan bahwa hanya sebagian kampung memiliki lapangan terbang sehingga layanan udara menjadi solusi praktis untuk menjangkau wilayah yang tidak terhubung jalan darat. Ia mengatakan program itu juga melibatkan penyediaan pelayanan darurat (emergency care) di dalam helikopter serta penempatan tenaga kesehatan ke kampung-kampung untuk memberikan layanan sementara sebelum pasien diangkut oleh ambulans udara.
Pelaksanaan dan capaian menurut klaim pemrakarsa
Berdasarkan keterangan Innah, setelah kontrak dengan pihak penyedia Puskesmas Udara ditandatangani, dinas kesehatan melayani masyarakat selama enam bulan dengan target menyelamatkan ibu hamil yang hendak melahirkan. Menurutnya, upaya tersebut berdampak pada angka pembangunan manusia di kabupaten itu.
| Parameter | Angka yang disampaikan |
|---|---|
| Jumlah distrik | 32 |
| Jumlah kampung | 248 |
| Kampung dengan lapangan terbang kecil | 46 |
| Durasi layanan Puskesmas Udara (periode kontrak) | 6 bulan |
| Klaim kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | dari 18 menjadi 34 |
Konten tuduhan dan implikasi politik
Tudingan Innah atas dugaan plagiasi menyasar figur presiden, yang menimbulkan pertanyaan tentang pengakuan sumber ide dan praktik inovasi daerah saat kebijakan skala nasional diambil. Tuduhan semacam ini dapat memunculkan perdebatan tentang hak atas karya inovatif pemerintahan daerah, mekanisme adopsi program di tingkat pusat, serta tata kelola penghargaan atau atribusi atas inisiatif layanan publik.
Kondisi verifikasi dan keterbatasan informasi
Sampai laporan ini ditulis, belum ada pernyataan balasan resmi dari pihak Presiden atau pemerintah pusat yang mengonfirmasi atau membantah tuduhan tersebut. Selain itu, sumber-sumber independen yang memverifikasi angka IPM dan dampak konkret program selama periode yang disebut belum disajikan secara publik dalam pemberitaan yang tersedia.
Catatan pengembangan program layanan udara
- Program diklaim menyasar akses ibu hamil dan keadaan darurat lain di wilayah tanpa jalan darat.
- Pelayanan mencakup penjagaan medis sementara di kampung selama beberapa hari sebelum evakuasi dengan helikopter.
- Inovasi juga disebutkan terkait fasilitas "Honai Malaria" sebagai bagian dari upaya kesehatan lokal.
Potensi langkah tindak lanjut
Dari perspektif kebijakan publik, beberapa langkah yang relevan untuk menanggapi klaim seperti ini antara lain verifikasi dokumen pelaksanaan program, analisis data kesehatan dan IPM pada rentang waktu terkait, serta klarifikasi resmi dari pihak pusat maupun pemerintah kabupaten. Verifikasi akan membantu mengetahui apakah terdapat adopsi literal, inspirasi kebijakan, atau kebetulan kesamaan tujuan pelayanan publik.
Sementara itu, Innah kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nduga. Tuduhan ini membuka ruang diskusi mengenai pengakuan inovasi daerah dalam agenda layanan nasional, khususnya bagi wilayah terpencil yang memiliki solusi operasional unik untuk menjamin akses layanan dasar.
Redaksi WE NEWS akan terus memantau respons resmi dari pihak terkait dan perkembangan verifikasi data program demi memberi gambaran yang lebih lengkap kepada publik.
