Pemerintah Kota Bandung dan DPRD setempat menegaskan pentingnya transformasi Puskesmas dari sekadar pusat pengobatan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ramah, profesional, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik Sonata Talkshow bertajuk "Puskesmas untuk Semua: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Ramah, dan Berkualitas" pada Rabu, 2 September 2026.
Kepercayaan Publik Bergantung pada Pengalaman Pelayanan
Dalam diskusi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM, menekankan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas sangat berkaitan dengan pengalaman langsung saat menerima layanan. Agung menyatakan bahwa warga mengharapkan sambutan yang baik, layanan cepat, pemeriksaan profesional, serta penjelasan yang mudah dimengerti.
"Kepercayaan itu muncul dari pengalaman. Masyarakat tentu ingin datang ke puskesmas, disambut dengan baik, dilayani dengan cepat, didengarkan keluhannya, diperiksa secara profesional, dan mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami,"
Lebih dari Perbaikan Fisik
Agung juga menyoroti perlunya penguatan fungsi anggaran dan pengawasan sebagai bagian dari upaya legislasi untuk memastikan perbaikan menyeluruh pada Puskesmas. Ia mengingatkan agar perhatian tidak hanya terfokus pada perbaikan gedung, melainkan juga pada pemenuhan kebutuhan operasional dan mutu layanan.
Dalam paparan yang disampaikan, beberapa aspek yang mesti ditingkatkan meliputi:
- pemenuhan alat kesehatan (alkes) yang memadai;
- ketersediaan obat secara konsisten;
- fasilitas yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas;
- peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelayanan lebih profesional dan responsif.
Pendekatan Siklus Hidup dan Pemerataan Akses
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Ira Dewi Jani, MT., memaparkan bahwa konsep "Puskesmas untuk Semua" menitikberatkan pada pemerataan akses dan pendekatan siklus hidup, dari bayi hingga lansia. Konsep ini bertujuan memastikan semua warga Kota Bandung memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pelayanan kesehatan di tingkat primer, tidak hanya saat mereka sakit.
| Stakeholder | Fokus Utama |
|---|---|
| DPRD Kota Bandung (Komisi IV) | Penguatan anggaran dan pengawasan |
| Dinas Kesehatan Kota Bandung | Pemerataan akses dan pendekatan siklus hidup |
| Puskesmas | Peningkatan layanan, fasilitas, dan SDM |
Implikasi Kebijakan dan Pelayanan Publik
Usulan dan perhatian terhadap aspek anggaran, ketersediaan obat, alat, dan SDM menimbulkan beberapa konsekuensi kebijakan dan operasional bagi pemerintah daerah. Pertama, perbaikan infrastruktur perlu disertai alokasi belanja operasional untuk menjamin ketersediaan layanan kontinu. Kedua, pengawasan yang lebih kuat diperlukan agar anggaran dan pengadaan diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan pasien. Ketiga, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas harus menjadi bagian dari program pengembangan SDM sektor kesehatan primer.
Tanpa penanganan komprehensif, fasilitas fisik yang sudah diperbaiki berisiko tidak mampu meningkatkan mutu pelayanan jika masalah antrean panjang, ketiadaan obat, atau keterbatasan tenaga profesional tetap terjadi.
Langkah Selanjutnya
Pemangku kepentingan di Kota Bandung perlu menerjemahkan konsep "Puskesmas untuk Semua" ke dalam rencana aksi yang terukur, termasuk prioritas belanja, mekanisme pengawasan, serta program pelatihan bagi tenaga puskesmas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap capaian pelayanan akan membantu memastikan transformasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dialog antara legislatif dan dinas kesehatan seperti yang berlangsung dalam Sonata Talkshow membuka ruang bagi perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada pengguna layanan. Implementasi yang konsisten dan pengawasan memadai menjadi kunci agar Puskesmas dapat benar-benar berfungsi sebagai garda terdepan yang memberi layanan cepat, ramah, dan berkualitas bagi seluruh warga.
Redaktur: Desk Kesehatan, WE NEWS
