Pangkalpinang, Bangka Belitung — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melakukan pemblokiran barcode (QR) pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap 1.274 nomor polisi (nopol) kendaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai September 2026. Langkah ini dilakukan karena adanya indikasi pembelian berulang yang tidak sesuai dengan ketentuan Program Subsidi Tepat.
Upaya pengawasan untuk penyaluran tepat sasaran
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pemblokiran tersebut merupakan bagian dari pengawasan yang diperkuat guna menjaga agar BBM bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak. Ia menegaskan bahwa pemantauan dan verifikasi terus dijalankan hingga tingkat nopol kendaraan.
"Pemblokiran ini bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran,"
Selain di Bangka Belitung, pemblokiran serupa dilaporkan di wilayah lain dalam cakupan Regional Sumbagsel. Data yang dirilis Pertamina menunjukkan pemblokiran nopol sebagai berikut:
| Provinsi | Jumlah nopol diblokir |
|---|---|
| Bangka Belitung | 1.274 |
| Sumatera Selatan | 2.439 |
| Lampung | 2.793 |
| Jambi | 1.117 |
| Bengkulu | 966 |
Dampak dan panduan bagi pengguna BBM bersubsidi
Pemblokiran QR Code berarti kendaraan yang bersangkutan tidak dapat menggunakan saluran pembelian dengan kode QR untuk memperoleh BBM jenis subsidi hingga statusnya diverifikasi atau direstorasi sesuai ketentuan. Pertamina mengimbau masyarakat untuk:
- Menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku.
- Memastikan data kendaraan yang terdaftar untuk transaksi digital sesuai dan valid.
- Tidak melakukan penyalahgunaan QR Code atau sarana transaksi lain untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak semestinya.
Menurut Rusminto, pengawasan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan penyaluran yang transparan dan tepat sasaran. Pertamina juga menekankan pentingnya koordinasi lapangan agar kebijakan subsidi dapat dijalankan sesuai ketentuan.
Mekanisme pelaporan dan klarifikasi
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi atau ingin menanyakan status pemblokiran dianjurkan melaporkan ke Pertamina melalui layanan resmi. Pertamina menyediakan Pertamina Contact Center 135 sebagai kanal pengaduan dan verifikasi untuk masyarakat.
Langkah pemblokiran nopol menunjukkan upaya pihak penyalur untuk menekan potensi kebocoran dan penyalahgunaan subsidi, terutama pada era transaksi digital berbasis QR Code. Namun, konsekuensi administratif bagi pemilik kendaraan yang terblokir dapat berupa ketidakmampuan sementara memperoleh BBM subsidi sampai proses verifikasi selesai.
Pentingnya kepatuhan dan pengawasan berkelanjutan
Program Subsidi Tepat bertujuan menyalurkan subsidi kepada penerima yang memenuhi syarat. Penguatan pengawasan, termasuk pemblokiran QR, merupakan salah satu instrumen pelaksanaannya. Di level regional, data pemblokiran yang dirilis Pertamina menyoroti besaran potensi penyimpangan yang coba ditekan melalui verifikasi nopol dan monitoring transaksi.
Dengan adanya langkah ini, Pertamina mengimbau masyarakat agar proaktif memastikan data kendaraan dan penggunaan BBM sesuai aturan. Masyarakat juga diharapkan turut mengawasi dan melaporkan praktik yang mencurigakan agar subsidi negara dapat dinikmati oleh pihak yang benar-benar berhak.
Pewarta: Aprionis
