KENDARI — Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Jalanan Sulawesi Tenggara (PJ Sultra) mendatangi kantor DPRD Kota Kendari pada Selasa, 11 Agustus 2026. Mereka meminta agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Pelita Putra Bulukumba Bersama (PT PPBB), perusahaan penyedia jasa transportasi bahan bakar minyak yang berkedudukan di Kendari.
Keluhan pekerja: BPJS, kontrak kerja, dan PHK
Kedatangan massa dipimpin Koordinator PJ Sultra, Ahmad Syawal, yang menyatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan serius terkait perlindungan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Persoalan pertama yang diangkat adalah dugaan tidak adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.
"Berdasarkan hasil temuan, perusahaan ini diduga tidak memberikan atau para karyawan di perusahaan itu tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan,"
kata Ahmad Syawal saat melakukan audiensi dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu.
Selain itu, PJ Sultra menyoroti dugaan tidak adanya kontrak kerja tertulis bagi para pekerja. Menurut organisasi itu, ketidakjelasan status kerja berpotensi menempatkan pekerja pada posisi rentan ketika terjadi perselisihan atau kecelakaan kerja.
Kasus individu: PHK dan tuntutan ganti rugi
Dalam pertemuan, anggota PJ Sultra, Asis, mengemukakan satu kasus yang dianggap mewakili masalah lebih luas. Ia menyebut mantan pekerja PT PPBB bernama Zainal Abidin mengalami dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak setelah mengalami kecelakaan kerja ketika sedang dalam perjalanan pulang usai mengantar BBM.
Asis menuturkan, selain di-PHK, Zainal diduga tidak menerima pesangon dan justru dibebani kewajiban mengganti kerugian oleh perusahaan. Nilai ganti rugi yang diminta dikatakan mencapai ratusan juta rupiah, menurut penuturan Asis dalam audiensi.
Keluhan ini memicu kekhawatiran tentang praktik perlindungan keselamatan kerja dan mekanisme kompensasi kecelakaan di perusahaan penyedia jasa transportasi BBM.
Tuntutan PJ Sultra dan respons DPRD
Atas dasar temuan tersebut, PJ Sultra meminta DPRD Kota Kendari untuk memanggil manajemen PT PPBB serta instansi terkait guna memberikan penjelasan secara terbuka pada forum RDP. Tujuannya adalah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja yang diduga dirugikan.
Menanggapi aspirasi, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan audiensi. Pernyataan lengkap mengenai langkah-langkah lanjutan dan kemungkinan jadwal RDP belum dipaparkan secara rinci pada pertemuan tersebut.
Dampak sosial dan kebutuhan verifikasi
Kasus ini penting karena menyentuh hak-hak dasar pekerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga sekaligus aspek keselamatan kerja di sektor logistik bahan bakar. Bila dugaan tidak terdaftarnya pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan benar, maka konsekuensinya meliputi potensi kehilangan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan santunan bila terjadi hal buruk.
Untuk menjernihkan persoalan diperlukan verifikasi dokumen dan keterangan dari pihak perusahaan, bukti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, serta keterangan dari tenaga kerja yang bersangkutan dan saksi. Selain itu, peran dinas ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- Poin dugaan yang disampaikan PJ Sultra: tidak ada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; tidak adanya kontrak kerja; PHK sepihak dan tidak dibayarnya pesangon; tuntutan ganti rugi kepada korban kecelakaan kerja.
- Pihak yang diminta hadir dalam RDP: manajemen PT PPBB dan instansi terkait (Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan).
- Tindakan selanjutnya yang diperlukan: verifikasi dokumen, pemeriksaan saksi, dan klarifikasi resmi dari perusahaan.
| Isu | Keterangan dari PJ Sultra |
|---|---|
| BPJS Ketenagakerjaan | Diduga pekerja tidak terdaftar/ tidak mendapatkan kepesertaan |
| Kontrak Kerja | Diduga tidak ada kontrak kerja tertulis bagi pekerja |
| PHK dan Pesangon | Seorang mantan pekerja diduga di-PHK sepihak dan belum menerima pesangon |
| Ganti Rugi | Korban kecelakaan kerja diminta menanggung ganti rugi hingga ratusan juta rupiah |
Pj Sultra dan para penggugat menyatakan akan memantau proses RDP bila disetujui DPRD. Sementara itu, pihak perusahaan PT PPBB dan perwakilan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi yang tercantum dalam berkas audiensi yang disampaikan kepada DPRD pada hari itu.
Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengawas ketenagakerjaan setempat untuk memperkuat pengawasan pada sektor-sektor yang mempekerjakan tenaga lapangan dan kontrak kerja jangka pendek, serta bagi pekerja agar mengetahui hak-hak dasar yang dilindungi undang-undang.
