KENDARI — Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras merupakan pelaksanaan murni program pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, untuk menepis tuduhan bahwa pembagian bantuan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Pelaksanaan program pusat dan peran Pemkot
Menurut Abdul Rauf, mekanisme program CPP di Kendari mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, dengan Perum Bulog ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pendistribusian beras. Pemerintah Kota Kendari berperan mendampingi pelaksanaan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat.
“Jelas tidak berbau politik. Saya membawakan program pemerintah, jadi informasi atau anggapan itu tidak benar,”
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Rauf saat dikonfirmasi mengenai isu politisasi pembagian bantuan, Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa kegiatan pembagian beras bertujuan membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau dan memastikan ketahanan pangan lokal.
Sosialisasi program dan kegiatan pendampingan
Pemerintah Kota Kendari memanfaatkan momen penyerahan bantuan untuk turun langsung menyapa warga serta membuka ruang dialog. Dalam kesempatan itu, Pemkot juga menyosialisasikan sejumlah isu penting kepada masyarakat, antara lain pengelolaan sampah, retribusi, lingkungan hidup, dan program pemeriksaan kesehatan gratis.
- Program CPP berjangka waktu penyaluran hingga lima bulan pada tahap lanjutan.
- Jumlah penerima di Kota Kendari bertambah dibanding periode sebelumnya.
- Alokasi bantuan menjangkau seluruh kelurahan di Kota Kendari.
Skala dan titik distribusi
Menurut keterangan yang disampaikan, program bantuan beras ini dialokasikan untuk 27.660 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh kelurahan se-Kota Kendari. Penyaluran telah dimulai di beberapa titik, termasuk Kecamatan Nambo yang mencakup wilayah Abeli dan Poasia. Tim penyalur selanjutnya dijadwalkan menyasar titik di Kecamatan Puatu.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Program | Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) — beras |
| Penanggung jawab pengadaan | Perum Bulog (sesuai amanat Badan Pangan Nasional) |
| Peran Pemkot Kendari | Mendampingi, memastikan distribusi sampai penerima berhak, sosialisasi |
| Jumlah KPM | 27.660 KPM di seluruh kelurahan Kota Kendari |
Pemkot menegaskan penyaluran berjalan transparan dan berorientasi pada kebutuhan penerima. Kepala Dinas Ketahanan Pangan menilai kegiatan distribusi sekaligus menjadi kesempatan efektif untuk menyampaikan informasi program strategis secara langsung kepada masyarakat.
Reaksi publik dan penanganan isu
Isu politisasi penyaluran bantuan muncul di tengah pelaksanaan program. Pemerintah daerah merespons dengan penegasan mekanisme teknis dan keterlibatan lembaga pusat dalam pengadaan serta distribusi. Menurut penjelasan resmi, keberadaan kegiatan- kegiatan pendampingan dan sosialisasi bukan bagian dari agenda politik praktis, melainkan upaya memastikan target program tercapai dan masyarakat memahami layanan publik yang tersedia.
Pemerintah Kota Kendari juga menginformasikan bahwa tahap penyaluran dilaksanakan bertahap hingga lima bulan ke depan, sehingga masyarakat diharapkan mengikuti jadwal yang ditetapkan di tiap kecamatan dan kelurahan.
Dengan penegasan tersebut, Pemkot berharap tudingan politisasi dapat mereda dan fokus kembali pada aspek teknis penyaluran serta pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga terdampak musim kemarau.
