Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan enam Universitas Islam Negeri (UIN) untuk mendorong program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan tindak lanjut kerja sama itu berlangsung saat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah di kantor gubernur pada Rabu, 2 September 2026.
Ruang lingkup kerja sama
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada perincian program yang akan dijalankan secara bersama antara Pemprov Jawa Tengah dan UIN di wilayah provinsi. Beberapa program prioritas yang disorot meliputi:
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang ditempatkan di wilayah kemiskinan ekstrem;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan;
- Sertifikasi halal untuk mendukung pengembangan UMKM dan pariwisata;
- Pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah;
- Pengelolaan dan pengolahan sampah sebagai bagian dari program lingkungan dan ekonomi sirkular.
Ketua Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah, Zaenal Mustakim, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program pembangunan yang digagas pemerintah provinsi. Menurut Zaenal, integrasi peran perguruan tinggi ke dalam program daerah perlu dipertegas sehingga kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di lapangan.
"Kami siap support program Gubernur dan kami ingin program apapun di Pemprov juga melibatkan Universitas Islam Negeri di Jateng," kata Zaenal usai pertemuan.
Dari MoU ke implementasi program
Zaenal, yang juga menjabat Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, menjelaskan bahwa memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov Jateng dan enam UIN sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Pertemuan kini dimaksudkan untuk merinci bentuk kerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar kesepakatan dapat diwujudkan dalam program yang terukur dan berkelanjutan.
Beberapa poin penting yang perlu diperincikan antara lain pembagian peran antara UIN dan OPD, penentuan lokasi intervensi KKN tematik, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta pendanaan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.
Keunggulan UIN dan relevansi program
Forum Rektor menilai bidang keislaman menjadi salah satu kekuatan UIN yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah. Bentuk kontribusi perguruan tinggi Islam yang dipandang relevan antara lain literasi keagamaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembinaan UMKM termasuk pendampingan persiapan sertifikasi halal.
Sertifikasi halal disebut sebagai salah satu program yang akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait karena dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing produk lokal. Langkah ini dapat membantu pelaku usaha kecil menengah memperoleh akses pasar yang lebih luas serta memenuhi standar bagi wisatawan dan konsumen.
| Program | Sasaran |
|---|---|
| KKN Tematik | Wilayah kemiskinan ekstrem |
| Pendidikan vokasi | Pencari kerja dan tenaga kerja lokal |
| Sertifikasi halal | Pelaku UMKM dan sektor pariwisata |
Dampak bagi daerah dan langkah berikutnya
Jika diimplementasikan secara sistematis, kolaborasi ini berpotensi memberikan dampak langsung bagi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan pemberdayaan di tingkat komunitas, sekaligus meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, pendampingan sertifikasi halal dan penguatan vokasi dapat membuka peluang pemasaran baru bagi produk lokal serta memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas.
Pemprov Jawa Tengah dan pihak UIN diharapkan segera memetakan prioritas wilayah intervensi, menyusun kerangka kerja teknis, serta menetapkan indikator keberhasilan untuk setiap program. Koordinasi lintas OPD menjadi penting agar sinergi tersebut tidak berhenti hanya pada level kebijakan, melainkan terwujud dalam kegiatan konkret di lapangan.
Pertemuan antara gubernur dan forum rektor menandai langkah awal penajaman implementasi, namun keberlangsungan dan efektivitas program akan sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, alokasi sumber daya, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Wena Susanto, Koresponden Daerah - Jawa Tengah
