Rencana penataan pusat kota dan skoring Kementerian
Pemerintah Kota Tomohon mempercepat upaya pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan yang mencakup lahan seluas 97,6 hektar di wilayah Kecamatan Tomohon Tengah dan Tomohon Timur. Inisiatif itu disampaikan oleh Sekretaris Kota Tomohon, Edwin Roring SE ME, pada rapat yang difasilitasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tomohon.
Menurut Roring, pengembangan kawasan dimaksud perlu dilakukan karena posisi Tomohon sebagai daerah perlintasan yang strategis di Provinsi Sulawesi Utara. Penataan pusat kota diharapkan menyertakan kajian menyeluruh dan pendampingan teknis dari instansi terkait agar rencana penataan sesuai dengan standar teknis nasional.
"Sebagai daerah perlintasan yang sangat strategis di Provinsi Sulawesi Utara, pusat kota Tomohon harus ditata dengan kajian menyeluruh lewat pendampingan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara,"
Peran BPBPK dan capaian awal perencanaan
Pendampingan aktif oleh BPBPK Sulawesi Utara, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi bagian dari proses perencanaan. Kepala Bapelitbangda Tomohon, Jacqueline Mangulu SP MSi, menyatakan bahwa rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman diikuti oleh perangkat daerah terkait, PDAM, serta pemerintah kecamatan setempat.
"Pemkot Tomohon telah mendapat skoring 80 sebagaimana dirilis Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran Kementerian PU. Hasil itu terbilang maksimal dan kami berharap proses berjalan baik di kementerian untuk mempercepat terwujudnya Kawasan Strategis Perkotaan di Kota Tomohon,"
Konsekuensi teknis dan administratif
Skoring 80 yang dirilis melalui Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran Kementerian PUPR mencerminkan capaian awal perencanaan yang menjadi dasar untuk kelanjutan proses pada tingkat pusat. Skoring tersebut berperan sebagai salah satu tolok ukur administratif dan teknis ketika berkomunikasi dengan instansi di tingkat kementerian terkait pendanaan, penataan, dan persetujuan desain teknis.
- Area: 97,6 hektar (Kecamatan Tomohon Tengah dan Tomohon Timur).
- Instansi pendamping: BPBPK Sulawesi Utara (Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR).
- Capaian awal: Skoring 80 pada Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran Kementerian PUPR.
- Partisipan rapat: Perangkat daerah terkait, PDAM, Pemerintah Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Tengah.
Tahapan selanjutnya yang diumumkan
Bapelitbangda Kota Tomohon menyelenggarakan rapat teknis sebagai langkah awal. Menurut keterangan yang disampaikan, tahapan selanjutnya meliputi koordinasi berlanjut dengan BPBPK dan pengiriman dokumen perencanaan ke kementerian untuk proses lebih lanjut. Hasil skoring menjadi dasar pengajuan kelengkapan administrasi serta negosiasi teknis pada tingkat pusat.
| Aspek | Data |
|---|---|
| Luas area | 97,6 hektar |
| Kecamatan terdampak | Tomohon Tengah, Tomohon Timur |
| Instansi pendamping | BPBPK Sulawesi Utara (Dirjen Cipta Karya) |
| Skoring Kementerian PUPR | 80 |
Implikasi bagi warga dan layanan kota
Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan berpotensi memengaruhi beberapa aspek layanan dan tata ruang di pusat kota, antara lain jaringan prasarana, ketersediaan air bersih yang melibatkan PDAM, serta aksesibilitas antarkecamatan. Meski demikian, detail proyek teknis, sumber pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan belum diumumkan secara rinci oleh Pemkot Tomohon.
Pemkot menegaskan perlunya koordinasi lintas perangkat daerah dan pendampingan dari pemerintah pusat agar perencanaan memenuhi standar teknis dan administrasi, sehingga ketika proses di tingkat kementerian berjalan, Kota Tomohon dapat mempercepat realisasi penataan kawasan.
Warga dan pemangku kepentingan diharapkan mengikuti perkembangan resmi yang akan disampaikan oleh Bapelitbangda dan BPBPK Sulawesi Utara untuk mendapatkan informasi rinci mengenai dampak langsung terhadap kegiatan usaha, lalu lintas, dan layanan publik di area yang direncanakan.
