Manado — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki capaian indeks literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan rata‑rata nasional.
Angka utama
Berdasarkan paparan Kepala OJK Sulut‑Gorontalo, Robert Sianipar, indeks literasi keuangan Sulut tercatat sebesar 69,98 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 94,37 persen. Bandingannya, angka literasi nasional berada di posisi 69,57 persen dan inklusi nasional sebesar 93,61 persen.
"Tahun ini berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, indeks literasi keuangan mencapai 69,98 persen atau lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 69,57 persen,"
Paparan tersebut disampaikan dalam acara diseminasi SNLIK 2026 tingkat provinsi yang berlangsung di Manado.
Makna angka bagi akses dan pemahaman
Menurut Robert Sianipar, capaian indeks literasi mencerminkan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait karakteristik, manfaat, risiko, hak, serta kewajiban yang melekat pada produk dan layanan keuangan. Sementara itu, angka inklusi yang mendekati 100 persen menunjukkan persentase penduduk yang memiliki akses atau menggunakan produk dan layanan lembaga keuangan formal relatif tinggi di Sulut.
Meski demikian, Sianipar menegaskan bahwa tingginya tingkat akses belum sepenuhnya diimbangi oleh pemahaman mendalam pada semua segmen. Dia menunjuk pada celah literasi di sektor tertentu, termasuk lembaga keuangan mikro dan produk nonbank, yang masih menunjukkan jarak pemahaman cukup lebar dibanding layanan perbankan formal.
Peran BPS dan tujuan SNLIK
Kepala BPS Sulut, Watekhi, menjelaskan bahwa kegiatan SNLIK merupakan kerjasama antara OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPS. Tujuan utama survei ini adalah mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan sebagai bahan evaluasi efektivitas program literasi dan inklusi serta dasar perencanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.
Data SNLIK menjadi rujukan bagi otoritas dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang menargetkan area dengan tingkat literasi rendah atau kelompok rentan yang belum memadai pemahaman keuangannya.
Data perbandingan
Berikut tabel ringkas perbandingan capaian provinsi dan nasional menurut SNLIK 2026:
| Indikator | Sulawesi Utara | Nasional |
|---|---|---|
| Indeks Literasi Keuangan | 69,98% | 69,57% |
| Indeks Inklusi Keuangan | 94,37% | 93,61% |
Dampak lokal dan implikasi kebijakan
Untuk Sulut, kombinasi literasi dan inklusi yang relatif tinggi membuka peluang peningkatan kualitas layanan keuangan serta perluasan kelembagaan mikro yang lebih bertanggung jawab. Namun, perbedaan antara akses dan pemahaman di sektor nonbank menuntut intervensi terarah, seperti:
- Program edukasi keuangan berbasis komunitas yang menekankan risiko dan hak konsumen;
- Peningkatan literasi untuk pengguna layanan lembaga keuangan mikro dan produk nonbank;
- Penguatan koordinasi antara OJK, perbankan, LPS, dan pemerintah daerah dalam kampanye literasi.
Data SNLIK juga dapat dimanfaatkan industri jasa keuangan untuk menyesuaikan produk dan saluran layanan agar selaras dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kepentingan bagi pelaku dan masyarakat
Bagi otoritas, temuan ini memberi tolok ukur keberhasilan program literasi dan inklusi. Bagi pelaku usaha, angka‑angka tersebut menjadi parameter potensi penetrasi produk baru atau upaya penguatan perlindungan konsumen. Bagi masyarakat, pemahaman yang lebih baik atas produk keuangan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau keputusan finansial yang merugikan.
OJK dan BPS akan melanjutkan pemantauan serta menggunakan hasil SNLIK sebagai dasar perencanaan program literasi dan inklusi pada tahun mendatang. Pelaksanaan program yang terfokus diharapkan menutup kesenjangan pemahaman di sektor‑sektor yang masih tertinggal.
