Pemerintah Kota Singkawang bergerak cepat menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait monitoring dan pengelolaan aset yang diserahkan melalui mekanisme hibah. Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyatakan bahwa pemkot melakukan koordinasi dan supervisi dengan Direktorat KPK dalam rangka mengoptimalkan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang.
Respons Pemkot terhadap rekomendasi pencegahan korupsi
Tjhai Chui Mie menyampaikan bahwa masukan KPK menjadi perhatian serius dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Pemkot juga memberi apresiasi terhadap program pencegahan korupsi yang dijalankan KPK, termasuk pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola hibah.
"Pemerintah Kota Singkawang koordinasi dan supervisi dengan Direktorat KPK dalam rangka mengoptimalkan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, khususnya Kota Singkawang,"
Menurut Wali Kota, salah satu langkah konkret untuk memperkuat pengawasan adalah pemberian tanda khusus pada aset yang diserahkan melalui hibah. Identitas tersebut akan memuat keterangan Pemerintah Kota Singkawang, tahun pemberian hibah, serta nama penerima. Tujuannya untuk memudahkan pendataan dan memfasilitasi pengawasan penggunaan barang atau bantuan setelah diserahkan.
Pengawasan tidak berhenti pada serah terima
Tjhai menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah atas aset hibah tidak berhenti pada saat serah terima. Ia mengutip penjelasan dari pejabat Direktorat KPK bahwa pihak pemberi hibah memiliki kewajiban untuk memastikan barang atau bantuan digunakan sesuai tujuan pemberiannya. Pernyataan itu menggarisbawahi perubahan paradigma operasional dari sekadar pemberian menjadi pengawasan berkelanjutan.
"Selama ini Pemkot Singkawang setelah memberi dan menerima hibah dianggap selesai. Ternyata bukan seperti itu yang disampaikan oleh Pak Imam dan Pak Wahyudi dari Direktorat KPK. Pemberi hibah harus bertanggung jawab dalam penggunaan, baik barang maupun uang yang diberikan kepada penerima hibah,"
Implementasi dan implikasi bagi pengelolaan daerah
Langkah identifikasi aset hibah dapat mengurangi sejumlah risiko, antara lain kehilangan jejak aset, penyalahgunaan, dan kesulitan audit. Pemberian tanda khusus juga akan mempermudah proses pendataan aset dalam sistem administrasi daerah dan menambah bukti bagi upaya pertanggungjawaban penggunaan dana publik.
- Mempermudah pendataan aset hibah oleh pemerintah daerah;
- Mendorong supervisi berkelanjutan atas penggunaan barang hibah;
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan publik.
Meski demikian, efektivitas langkah ini bergantung pada kelengkapan administrasi, integrasi data antar-instansi, dan kapasitas pengawasan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Tanpa mekanisme pelaporan dan sanksi yang jelas, tanda fisik pada aset saja tidak otomatis menjamin kepatuhan penerima hibah.
| Aspek | Langkah Pemkot |
|---|---|
| Identifikasi aset | Pemberian tanda khusus berisi nama pemkot, tahun, dan nama penerima |
| Koordinasi | Supervisi dan koordinasi dengan Direktorat KPK |
| Tujuan | Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan hibah |
Wali Kota menyatakan penghargaan atas pendampingan KPK yang memberi arahan teknis terkait pengelolaan hibah dan keuangan daerah. Pendekatan pencegahan yang diutamakan KPK, menurutnya, memberi ruang bagi pemerintah daerah memperbaiki sistem sebelum terjadi penyimpangan yang berujung pada penindakan hukum.
Dengan langkah-langkah yang diumumkan, pemkot menempatkan pengelolaan aset hibah sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Bagi warga Singkawang, upaya ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan bantuan yang bersumber dari pemerintah daerah serta memastikan manfaat program hibah dapat dinikmati sesuai tujuan awal.
