Krisis air irigasi mengancam produksi padi lokal
Dampak musim kemarau yang berlangsung sejak beberapa bulan terakhir mulai terlihat nyata di sektor pertanian Kota Tasikmalaya. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat, dari 29 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, lebih dari separuh saat ini mengalami masalah pasokan air.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR, Rino Isa Muharam, menyampaikan kondisi terkini:
"Dari 29 Daerah Irigasi yang dikelola, 15 di antaranya sama sekali tidak memiliki pasokan air pada pintu pengambilan. Sementara itu, 13 Daerah Irigasi lainnya mencatatkan penurunan debit air secara drastis."
Luasan sawah terdampak
Imbas langsung dari menyusutnya pasokan air tampak pada areal persawahan di bawah pengelolaan Pemkot. Dari total 1.749 hektar areal sawah yang tercatat, sekitar 878,99 hektar dilaporkan mengalami kekeringan, sedangkan 388,50 hektar lainnya berada pada status terancam gagal panen.
| Item | Angka |
|---|---|
| Daerah Irigasi (total) | 29 |
| DI kering total | 15 |
| DI debit menurun | 13 |
| Luasan sawah (total) | 1.749 ha |
| Sawah kering | 878,99 ha |
| Sawah terancam gagal panen | 388,50 ha |
Respons Pemerintah: pembagian air dan imbauan alih tanam
Menghadapi kondisi tersebut, Dinas PUTR menerapkan beberapa langkah mitigasi operasional. Salah satu langkah teknis yang diberlakukan adalah sistem buka-gilir pada pintu-pintu air irigasi yang masih memiliki sisa pasokan agar distribusi air ke lahan pertanian lebih merata. Selain itu, Dinas PUTR menyatakan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menyosialisasikan kondisi debit air terkini kepada kelompok-kelompok tani.
Karena ketersediaan air diperkirakan semakin minim pada Musim Tanam ke-3 (MT3), Dinas PUTR bersama pihak provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy ikut mengimbau petani untuk tidak memaksakan penanaman padi. Sebagai alternatif, pemerintah menganjurkan alih tanam ke komoditas palawija yang lebih tahan kekeringan.
"Langkah alih tanam ini dinilai penting untuk menghindarkan petani dari kerugian akibat gagal panen, sekaligus menjaga kualitas serta kesuburan tanah untuk musim tanam berikutnya,"
Imbauan tersebut menempatkan pilihan alih tanam sebagai langkah pencegahan ekonomi sekaligus agronomis. Saran ini ditujukan untuk mengurangi risiko kerugian petani akibat potensi gagal panen padi dan untuk mempertahankan kondisi lahan agar tetap produktif pada musim tanam selanjutnya.
Dampak sosial ekonomi dan kebutuhan langkah lanjutan
Bagi masyarakat agraris di Tasikmalaya, penurunan produksi padi dan ancaman gagal panen bukan sekadar masalah pasokan bahan pangan, melainkan juga berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga petani. Luas lahan yang terdampak—lebih dari separuh daripada keseluruhan areal yang dikelola pemerintah kota—memerlukan perhatian terpadu antara pemerintah kota, provinsi, BBWS, dan kelompok tani.
- Penyediaan informasi terkait jadwal buka-gilir dan sumber air cadangan kepada kelompok tani.
- Pemberian penyuluhan teknis dan bantuan benih palawija yang sesuai untuk kondisi lokal.
- Koordinasi kebijakan untuk bantuan sosial dan insentif bagi petani terdampak jika terjadi gagal panen.
Langkah-langkah tersebut perlu dilaksanakan segera agar risiko kerugian petani dapat diminimalkan dan ketahanan pangan lokal tetap terjaga. Di lapangan, warga dan kelompok tani berharap adanya dukungan konkret berupa akses air darurat, pendampingan teknis alih tanam, serta bantuan sarana produksi palawija.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa musim kemarau dapat berdampak luas pada mata pencaharian masyarakat Tasikmalaya. Pendekatan terpadu antara mitigasi teknis, dukungan kebijakan, dan sosialisasi intensif kepada petani menjadi kunci untuk mengurangi dampak jangka pendek dan mempersiapkan ketahanan pada musim tanam mendatang.
Pelaporan dari Tasikmalaya, Jawa Barat.
