Jombang menjadi tuan rumah konsolidasi layanan kesehatan NU
JOMBANG — Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU) mengumpulkan pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dari seluruh Indonesia dalam Forum Silaturahmi Nasional LKNU yang berlangsung di Auditorium Nyai Azzah As'ad, Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Rejoso, Peterongan, Jombang, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Forum bukan sekadar ajang pertemuan antar-pengurus. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk meningkatkan kapasitas operasional lembaga kesehatan NU, serta menyamakan pemahaman terkait kebijakan pemerintah di sektor kesehatan yang berdampak langsung pada praktik layanan di pesantren dan rumah sakit milik nahdliyyin.
Materi kebijakan dan layanan BPJS serta Kemenkes
Pada forum tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari instansi pemerintah yang relevan, antara lain perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan. Materi utama berfokus pada layanan dan regulasi yang menyentuh operasional lembaga kesehatan NU, termasuk mekanisme jaminan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi layanan kesehatan.
Hadir pula pimpinan LK PBNU yang memandang kegiatan ini sebagai momentum penguatan bagi pengurus LKNU dan Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (Arsinu) dalam mengelola pelayanan kesehatan. Adapun sebelum forum, peserta berkumpul di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Jombang, dalam rangka penggembira Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar 27–31 Agustus 2026.
"Karena dalam pelayanannya hampir pasti berhubungan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,"
Kata-kata itu diucapkan Ketua LK PBNU, Dr. dr. HM Zulfikar Asad, yang akrab disapa Gus Ufik, ketika menjelaskan alasan pentingnya dialog langsung antara pengurus LKNU dengan penyelenggara jaminan sosial dan pejabat Kementerian Kesehatan.
Daftar narasumber forum
| Nama | Jabatan/Instansi |
|---|---|
| Abdi Kurniawan Purba | Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan |
| Setiaji | Direktur Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan |
| dr. Niken Wastu Palupi | Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan |
| Dr. dr. HM Zulfikar Asad | Ketua LK PBNU |
Hadirnya pejabat teknis dari BPJS dan Kemenkes dimaksudkan untuk memberikan pemaparan langsung mengenai aturan teknis serta solusi terhadap masalah administratif yang kerap dialami oleh lembaga kesehatan berbasis komunitas keagamaan.
Isu strategis bagi layanan kesehatan pesantren
Forum mengangkat beberapa isu penting yang relevan bagi pengurus LKNU dan manajemen rumah sakit NU, antara lain:
- Penyesuaian pemahaman terkait regulasi jaminan kesehatan dan hubungan kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- Penerapan teknologi informasi untuk pelayanan dan administrasi BPJS Kesehatan.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia di fasilitas kesehatan pesantren dan rumah sakit NU.
Menurut panitia, dialog langsung ini diharapkan membuka ruang koordinasi yang konkret antara penyelenggara jaminan sosial, kementerian teknis, dan pengurus lembaga kesehatan NU. Bagi Jombang, penyelenggaraan forum semacam ini memperkuat posisi kota sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang mampu menyatukan aktor nasional di bidang kesehatan.
Pelaksanaaan forum di pesantren juga menegaskan peran pesantren sebagai penyedia layanan kesehatan komunitas yang perlu mendapat dukungan kebijakan dan akses layanan jaminan sosial. Langkah-langkah selanjutnya yang mungkin diambil, menurut narasumber, meliputi pendampingan teknis dan sosialisasi berkelanjutan agar pemahaman regulasi tidak sekadar bersifat teoretis tetapi berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Forum di Jombang menutup rangkaian pertemuan dengan harapan agar seluruh pengurus LKNU dapat menerjemahkan hasil dialog menjadi langkah praktis di wilayah masing-masing, khususnya dalam memperkuat sinergi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan demi layanan kesehatan pesantren yang lebih baik.
