Samarinda — Kenaikan harga Dexlite sebesar sekitar Rp4.000 per liter dinilai berpotensi memicu pergeseran konsumsi bahan bakar di Kalimantan Timur yang pada gilirannya dapat memperberat distribusi BBM subsidi. Kekhawatiran ini disampaikan anggota DPRD provinsi seiring kondisi kuota Biosolar yang dinilai masih terbatas dan kerap menimbulkan antrean panjang.
Dampak langsung terhadap distribusi dan harga kebutuhan pokok
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengingatkan pemerintah untuk menempatkan ketersediaan pasokan sebagai prioritas sebelum membahas aspek perubahan harga. Menurutnya, kenaikan harga merupakan keputusan pemerintah pusat, namun implikasinya harus menjadi perhatian bersama karena BBM berperan sentral dalam rantai distribusi barang.
"Yang pasti permasalahan yang paling utama sekarang adalah kuotanya dulu. Kami ini sebagai perwakilan rakyat yang ada di Karangpaci selama ini berharap kuota yang ada, baik itu Dexlite maupun Pertalite, itu jangan dikurangi,"
Nurhadi menekankan bahwa kendaraan bermesin diesel — termasuk truk pengangkut barang dari Sulawesi dan Pulau Jawa — banyak mengandalkan Dexlite untuk mengoperasikan distribusi kebutuhan pokok di Kaltim. Kenaikan harga bahan bakar khusus ini dapat menambah biaya distribusi yang pada akhirnya berimplikasi pada harga barang di tingkat konsumen.
Risiko peralihan ke Biosolar subsidi
Salah satu risiko utama dari lonjakan harga Dexlite adalah kemungkinan pengguna beralih ke Biosolar bersubsidi yang harganya lebih murah. Namun, kuota Biosolar yang terbatas selama ini telah menimbulkan masalah antrean dan kelangkaan. Peralihan massal ke BBM subsidi berpotensi membuat tekanan pada pasokan yang sudah rapuh.
- Kuota Biosolar terbatas, menimbulkan antrean panjang di SPBU.
- Peralihan konsumen Dexlite ke Biosolar dapat mengganggu distribusi barang pokok.
- Peningkatan biaya distribusi kemungkinan mendorong inflasi komoditas lokal.
Ketergantungan Kaltim pada pasokan luar daerah
Kaltim masih bergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari daerah lain, sehingga perubahan biaya logistik akan terasa luas di tingkat provinsi. Nurhadi menyebut banyak komoditas penting yang diangkut menggunakan truk-truk besar dari luar pulau. Kondisi ini membuat provinsi rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan BBM.
Permintaan DPRD: pastikan ketersediaan sebelum perubahan kebijakan
Dalam pandangan DPRD, sebelum mengimplementasikan kebijakan yang mengubah harga BBM jenis tertentu, pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait perlu memastikan stok dan distribusi memadai sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tingkat daerah. Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga untuk mengamankan pasokan.
| Aspek | Situasi |
|---|---|
| Perubahan harga Dexlite | Naik sekitar Rp4.000/liter |
| Kuota Biosolar | Terbatas; sering menimbulkan antrean |
| Risiko | Peralihan ke BBM subsidi, tekanan distribusi, kenaikan biaya kebutuhan pokok |
Implikasi kebijakan dan rekomendasi pemantauan
Pemerintah daerah perlu memantau dampak perubahan harga terhadap rantai pasokan dan melakukan komunikasi intensif dengan instansi pusat serta operator distribusi BBM. Selain itu, pemda dapat mendorong langkah mitigasi seperti pengaturan prioritas distribusi untuk sektor logistik yang menyuplai kebutuhan pokok dan pengawasan penyaluran Biosolar supaya tepat sasaran.
Analisis lebih lanjut juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok paling rentan terhadap kenaikan biaya distribusi, sehingga kebijakan kompensasi atau intervensi logistik dapat disiapkan secara tepat. Tanpa langkah antisipatif, biaya tambahan pada sektor transportasi dikhawatirkan menimbulkan efek berantai pada inflasi harga pangan di provinsi ini.
Seiring perkembangan, publik dan pelaku usaha di Kaltim menunggu upaya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan operator BBM untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar, serta meminimalkan dampak langsung pada harga kebutuhan sehari-hari.
Aditya Pratama, Koresponden Daerah — Kalimantan Timur
