Pekanbaru — Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melaporkan langsung pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk upaya pembukaan akses di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta program pelestarian lingkungan pesisir di Provinsi Riau.
Pelaporan dalam peresmian nasional
Laporan itu disampaikan pada momen peresmian 3.395 jembatan TNI-Polri yang digelar di Lebak, Banten, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Kapolda mengikuti kegiatan tersebut melalui sesi daring yang menghubungkan lokasi peresmian dengan titik kegiatan di Riau, yaitu Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah, Kabupaten Kampar.
Fokus pada wilayah 3T dan pesisir
Irjen Herry mengatakan Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk menjangkau masyarakat di daerah terluar dan terisolir. Program ini dinilai penting lantaran masih terdapat komunitas di Provinsi Riau yang menghadapi keterbatasan akses fisik dan layanan publik.
"Menjelang Hari Ulang Tahun ke-81, kami membuat program Ekspedisi Merah Putih Presisi sebagai tindak lanjut arahan Bapak Kapolri untuk mendatangi masyarakat pada wilayah terluar dan terdepan yang masih memiliki keterbatasan akses di Provinsi Riau,"
Selain membuka akses, Kapolda juga menekankan dimasukkannya misi lingkungan dalam ekspedisi tersebut, khususnya penanaman dan restorasi mangrove di kawasan pesisir yang rawan abrasi.
Mitigasi abrasi sebagai bagian dari program
Dalam paparan yang dilaporkan ke Presiden, Irjen Herry menyatakan bahwa kegiatan restorasi mangrove dimaksudkan untuk memperkuat benteng alami wilayah pesisir. Pernyataan yang sama diulang untuk menegaskan bahwa program tidak hanya berorientasi pada infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga pada ketahanan lingkungan pesisir.
"Dalam kegiatan tersebut, kami juga melaksanakan penanaman dan restorasi mangrove sebagai upaya memperkuat benteng alami wilayah pesisir yang terdampak abrasi,"
Dampak ganda: aksesibilitas dan ketahanan lingkungan
Perpaduan antara pembangunan jembatan dan upaya restorasi mangrove memiliki implikasi ganda. Peningkatan akses melalui jembatan dapat membuka peluang ekonomi, mempermudah distribusi barang dan layanan kesehatan, serta memicu aktivitas ekonomi lokal. Namun, tanpa perencanaan lingkungan yang matang, penetrasi infrastruktur juga berisiko memicu degradasi pesisir dan ekosistem mangrove.
Sikap aparat yang menyandingkan infrastruktur fisik dengan restorasi mangrove menjadi penting untuk meminimalkan trade-off antara pembangunan dan konservasi. Kapolda Riau tampak menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari program pelayanan publik di kawasan 3T.
Angka dan cakupan
Dalam laporan terpisah tentang peresmian nasional tercatat angka besar pembangunan jembatan yang diresmikan, sementara di Riau Kapolda menyebut realisasi program daerah berupa 110 jembatan yang dibangun dalam kerangka Ekspedisi Merah Putih dan program terkait untuk wilayah 3T.
| Jenis | Angka |
|---|---|
| Peresmian jembatan nasional (TNI-Polri) | 3.395 |
| Pembangunan jembatan yang dilaporkan Kapolda Riau | 110 |
Poin penting program
- Ekspedisi Merah Putih Presisi menargetkan pelayanan di wilayah 3T dan pesisir.
- Program mencakup pembangunan/jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
- Restorasi mangrove dimasukkan sebagai strategi mitigasi abrasi dan penguatan ketahanan lingkungan pesisir.
Kritik dan kebutuhan data lanjut
Meskipun penggabungan agenda infrastruktur dan lingkungan positif, kebutuhan data rinci tetap penting. Antara lain, diperlukan informasi teknis lokasi jembatan yang dibangun, metode restorasi mangrove yang digunakan, target luas areal mangrove yang ditanam atau direstorasi, serta indikator keberhasilan jangka menengah dan panjang. Tanpa data tersebut, sulit mengukur efektivitas kombinasi intervensi infrastruktur-lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pelaporan Kapolda kepada Presiden menunjukkan upaya koordinasi lintas lembaga tingkat pusat dan daerah. Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah transparansi data publik agar masyarakat, akademisi, dan pengelola sumber daya alam dapat ikut mengawal pelaksanaan program—khususnya terkait dampak lingkungan dan manfaat ekonomi bagi komunitas pesisir di Riau.
Peliputan ini mencatat program yang disampaikan oleh Kapolda Riau pada 13 Agustus 2026 dan informasi terkait peresmian jembatan nasional. Untuk langkah implementasi lokal, pemantauan berkelanjutan diperlukan agar tujuan membuka akses dan menjaga lingkungan dapat diraih secara berimbang.
