Legislatif tekankan sasaran jelas dalam P-APBD
Pemeriksaan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 menjadi fokus DPRD Kota Payakumbuh setelah pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, usai sesi penyampaian jawaban yang berlangsung pada Kamis (27/08/2026).
Menurut Hurisna, respons dari pihak eksekutif akan menjadi pijakan bagi DPRD untuk menelaah lebih jauh setiap substansi program yang diajukan dalam Rancangan Perubahan APBD tersebut. Tujuannya sederhana: memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran nyata yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Payakumbuh.
"Kami menghargai penjelasan pemerintah daerah atas berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami akan mencermati substansinya agar setiap program dalam P-APBD 2026 memiliki sasaran yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat,"
Poin perhatian legislatif
DPRD menyoroti beberapa hal penting yang perlu dijelaskan dan dipastikan kesinambungannya selama pembahasan anggaran. Fokus utama adalah pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta alokasi tambahan transfer atau tunjangan yang tercantum dalam rancangan perubahan. Hurisna menegaskan perlunya keterbukaan dan analisis yang teliti agar dampak kebijakan tidak kontra produktif bagi warga.
- Verifikasi sumber dan mekanisme kenaikan PAD sebesar Rp8,285 miliar agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
- Evaluasi pemanfaatan Tambahan TKD senilai Rp116,97 miliar agar penggunaan anggaran lebih efektif dan berdampak.
- Penajaman sasaran program sehingga setiap item anggaran jelas ukuran keberhasilannya bagi publik.
Hurisna mengingatkan bahwa kenaikan komponen pendapatan wajib diurai secara rinci. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan tambahan PAD tersebut bersumber dari optimalisasi potensi daerah dan bukan dari skema yang menambah tekanan ekonomi bagi warga Payakumbuh.
"Kenaikan PAD tentu perlu kami lihat secara rinci, baik sumber maupun peruntukannya. Yang harus dijaga adalah jangan sampai peningkatan pendapatan daerah justru menambah beban masyarakat,"
Tambahan TKD: alokasi dan efektivitas
Selain PAD, DPRD juga menaruh perhatian pada besaran tambahan TKD yang diusulkan. Penambahan dana sebesar Rp116,97 miliar menurut DPRD harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kapasitas aparatur tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas.
Dalam konteks pemerintahan daerah, pertanyaan yang akan diajukan DPRD pada fase pembahasan meliputi mekanisme distribusi, indikator kinerja yang dipakai, serta langkah pengendalian agar sumber daya yang diperoleh memberi manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat.
Dampak terhadap masyarakat Payakumbuh
Bagi warga Payakumbuh, hasil pembahasan P-APBD berimplikasi terhadap berbagai layanan: infrastruktur kota, kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, legislator menempatkan pengawalan sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran tidak sekadar angka, namun menjadi alat bagi peningkatan kesejahteraan.
| Item | Besaran |
|---|---|
| Peningkatan PAD | Rp8,285 miliar |
| Tambahan TKD | Rp116,97 miliar |
Pembahasan teknis berikutnya akan melibatkan pansus atau komisi terkait di DPRD untuk menelaah detail rekening, asumsi pendapatan, serta skenario belanja. Proses ini penting agar setiap rupiah yang tertuang dalam P-APBD 2026 benar-benar menjawab masalah yang ada di lapangan, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Seperti pepatah Minang yang mengajarkan agar langkah dibarangi dengan perhitungan matang, DPRD Kota Payakumbuh berupaya menjaga agar perubahan anggaran tahun depan dilandasi pertimbangan rasional dan kepentingan publik yang jelas. Dengan pengawalan legislatif, harapannya kebijakan anggaran lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat kota yang bergelut antara perkembangan kota dan kearifan lokal.
