Ultimatum Relokasi PKL untuk Mengurai Kemacetan dan Menata Ruang Publik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta agar proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Jalan Prof M Yamin, Bekasi Timur, ke area Pasar Baru dituntaskan dalam kurun waktu satu minggu. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim saat rapat koordinasi bersama perwakilan PT Mitra Patriot (PTMP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi, Kamis, 3 September 2026.
"Saya ultimatum dalam satu minggu ini mereka harus bisa menyelesaikan dengan semua pedagang yang ada. Kami minta satu minggu karena kita pengen semuanya berjalan dengan baik,"
Rapat tersebut menekankan dua hal utama: penyelesaian relokasi secara cepat dan kesiapan fasilitas di lokasi relokasi agar pedagang serta konsumen bisa beraktivitas dengan nyaman. DPRD menilai penataan PKL bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga harus diikuti pemenuhan sarana yang memadai.
Ketersediaan Lokasi dan Data Pedagang
Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, menyatakan lokasi di Blok 2 basement Pasar Baru telah disiapkan untuk menampung pedagang dari Jalan Prof M Yamin. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat, terdapat sekitar 120 PKL yang belum dipindahkan, sementara PTMP menyiapkan sekitar 140 lokasi di Blok 2 basement.
| Item | Jumlah |
|---|---|
| PKL dari Jalan Prof M Yamin yang belum dipindahkan | ~120 |
| Lokasi yang disiapkan di Blok 2 basement Pasar Baru | ~140 |
Syarat DPRD untuk Menjamin Kelancaran Relokasi
Dalam pertemuan, DPRD meminta PTMP dan Disdagperin memastikan beberapa aspek teknis terpenuhi agar relokasi tidak menimbulkan masalah baru. Fokus DPRD antara lain adalah kebersihan lokasi, ketersediaan sarana penjualan yang layak, serta kemudahan akses bagi pedagang dan pembeli.
- Pembersihan dan penataan area relokasi;
- Penyediaan sarana pendukung seperti lift dan eskalator untuk memudahkan akses;
- Jaminan fasilitas penjualan yang layak agar pembeli tertarik berkunjung.
Arif menekankan pentingnya fasilitas penunjang, termasuk lift dan eskalator, agar akses pedagang dan pembeli menuju lokasi relokasi lebih mudah. Ia menyatakan semua kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi agar proses relokasi dapat berjalan tertib dan efektif.
Implikasi bagi Ruang Publik dan Aktivitas Warga Bekasi
Relokasi PKL di ruas jalan protokol seperti Jalan Prof M Yamin memiliki implikasi langsung terhadap kualitas ruang publik, lalu lintas, dan kenyamanan warga. Penataan yang sukses diharapkan dapat mengurangi aktivitas jual-beli di badan jalan yang selama ini mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki serta pengguna jalan lain.
Sementara itu, ketersediaan lokasi di Pasar Baru juga membuka peluang bagi pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertata, asalkan sarana dan akses memadai sehingga pembeli mau datang. DPRD dan pemerintah daerah mendorong agar langkah ini tidak sekadar pemaksaan pemindahan, tetapi menjamin keberlangsungan mata pencaharian pedagang.
Langkah Berikutnya
DPRD memberi batas waktu satu minggu kepada pihak terkait untuk menyelesaikan proses relokasi. Jika dalam waktu tersebut persiapan fasilitas dan pemindahan belum tuntas, DPRD kemungkinan akan menindaklanjuti dengan langkah pengawasan atau rekomendasi lebih lanjut kepada pemerintah kota dan pengelola pasar.
Warga Bekasi diminta mencermati perkembangan relokasi ini karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas jalan, keamanan publik, dan aktivitas perekonomian di kawasan Bekasi Timur. Monitoring dari masyarakat turut diperlukan agar proses penataan pedagang berlangsung adil dan berkelanjutan.
Saya melaporkan dari Bekasi untuk WE NEWS, menyajikan perkembangan tata kota yang berdampak pada keseharian warga.
