Padang — Bank Indonesia (BI) bersama Perum Bulog, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah kabupaten/kota resmi mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang September 2026. Kegiatan yang dimulai di Pasar Raya Padang, Jumat, 11 September 2026, menjadi upaya strategis menanggapi tekanan inflasi pangan di daerah.
Sinergi lembaga sebagai kunci
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyatakan GPM kali ini bukan sekadar operasi pasar konvensional. Menurutnya, program ini merupakan bagian integral dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di tingkat daerah.
"Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan Perum Bulog dalam mendukung keterjangkauan harga serta akses masyarakat terhadap komoditas pangan,"
Majid menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi syarat mutlak untuk memastikan kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, serta ketertiban pelaksanaan di tingkat akar rumput. Integrasi kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi volatilitas harga komoditas yang menjadi penyumbang inflasi.
Respons cepat terhadap data inflasi Agustus
Fokus utama BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah meredam laju inflasi yang tercatat pada Agustus 2026 lalu. Berdasarkan pantauan yang dipaparkan dalam peluncuran GPM, seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami inflasi bulanan.
Komoditas yang menjadi perhatian utama dan dinilai menyumbang andil inflasi adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Kondisi ini mendorong koordinasi distribusi dan ketersediaan stok sebagai langkah mitigasi.
Ketersediaan komoditas strategis
Berdasarkan pantauan bersama Perum Bulog Sumbar, persediaan beberapa komoditas strategis dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan GPM. Komoditas yang disebut antara lain beras, minyak goreng, dan gula pasir.
Untuk memberi gambaran wilayah yang mengalami tekanan inflasi, data yang disampaikan menunjukkan beberapa kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi pada Agustus 2026 sebagai berikut.
| Daerah | Inflasi Bulanan (mtm) |
|---|---|
| Kabupaten Pasaman Barat | 0,46% |
| Kota Bukittinggi | 0,20% |
| Kabupaten Dharmasraya | 0,11% |
| Kota Padang | 0,10% |
Lebih dari sekadar operasi pasar
Selain fokus pada stabilitas harga pangan, Majid Ikram menyampaikan ada nilai tambah dari GPM tahun ini, yakni integrasi dengan edukasi ekonomi dan layanan keuangan digital. Pada setiap titik GPM terdapat penyuluhan terkait pemanfaatan kanal digital untuk transaksi dan pengelolaan keuangan keluarga.
Penyelenggara berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan literasi ekonomi masyarakat, memperlancar alur distribusi melalui pembelian yang lebih terstruktur, serta mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi lokal sebagai upaya stabilisasi.
Dampak lokal dan harapan ke depan
Bagi rumah tangga, terutama yang bergantung pada belanja harian, GPM diharapkan menurunkan tekanan pengeluaran pangan dalam jangka pendek. Sementara bagi pengelola pasar dan rantai pasok, program ini menjadi momentum untuk memperbaiki koordinasi antara pasokan regional dan permintaan lokal.
- GPM berlangsung sepanjang September 2026, dimulai dari Pasar Raya Padang.
- Komoditas prioritas: beras, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras.
- Inisiatif dilengkapi edukasi ekonomi dan literasi layanan keuangan digital.
Meski program ini bersifat sementara, penguatan koordinasi pasokan dan distribusi yang dilakukan diharapkan meninggalkan efek jangka menengah berupa perbaikan mekanisme pasokan dan peningkatan kesiapsiagaan jika terjadi gejolak harga mendadak.
Di tengah tradisi Minang yang gemar bergotong-royong, upaya terkoordinasi ini diharapkan menjadi paduan yang menyejukkan lapak-lapak pasar, sehingga perempuan pemilik warung dan keluarga di dapur rumah tangga dapat bernapas sedikit lega saat menyusun belanjaan sehari-hari.
Pelaksanaan GPM akan terus dipantau oleh BI dan Perum Bulog bersama pemerintah daerah untuk memastikan target keterjangkauan harga dan keteraturan distribusi tercapai. Evaluasi berkala akan menjadi ukuran keberhasilan program dalam menahan laju inflasi pangan di Sumatera Barat.
Yeni Marlina, Koresponden Daerah - Sumatera Barat
