Wali Kota Tegaskan Kebijakan Penataan PKL
Pada Selasa sore, 11 Agustus 2026, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menggelar pertemuan dengan puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah. Pertemuan itu berlangsung sebagai tindak lanjut kisruh antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penataan ruang publik.
Dalam dialog tersebut, wali kota menegaskan bahwa pemerintah kota tidak berniat melarang warga mencari nafkah. Namun, ada syarat yang harus dipatuhi yakni ketertiban, kebersihan, dan estetika kawasan agar Alun-alun tidak terkesan kumuh, jorok, atau semrawut. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengimbangi kebutuhan ekonomi pedagang dengan fungsi ruang publik bagi warga.
"Kami tidak melarang masyarakat untuk berjualan dan mencari nafkah di kawasan Alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah ini, namun diminta agar tetap menjaga ketertiban, kebersihan dan estetika kawasan agar tidak kumuh,"
Pernyataan wali kota mencerminkan upaya pemerintah kota menjaga wajah kota sekaligus menampung aspirasi pedagang. Beberapa poin kebijakan dan arahan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain:
- Penjualan oleh PKL diperbolehkan dengan ketentuan tertib dan menjaga kebersihan;
- Dilarang mendirikan bangunan permanen di kawasan Alun-alun;
- Tidak memperbolehkan penambahan jumlah pedagang baru di sekitar Alun-alun;
- Pemerintah akan meninjau dan menyiapkan lokasi penyimpanan gerobak serta perlengkapan dagangan;
- Pembangunan fasilitas penyimpanan direncanakan tidak menggunakan APBD, melainkan melalui koordinasi dan gotong royong bersama pihak Kecamatan.
Langkah administrasi dan teknis
Wali Kota juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan pedagang. Evaluasi ini mencakup pedagang musiman dan pedagang yang tercatat tetapi tidak aktif berjualan. Tujuannya adalah memperoleh data riil jumlah pelaku usaha di lokasi sehingga penataan dapat berjalan adil dan terukur.
Soal fasilitas penyimpanan, pemerintah kota berjanji akan menyiapkan landasan untuk menyimpan gerobak dan perlengkapan dagangan. Pembangunan landasan ini tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Opsi yang ditempuh adalah koordinasi dan gotong royong bersama pihak Kecamatan untuk merealisasikan sarana tersebut.
| Isu | Keputusan/Instruksi |
|---|---|
| Larangan berjualan | Tidak ada larangan, tetapi harus tertib dan bersih |
| Bangunan permanen | Dilarang |
| Penambahan pedagang | Tidak diperbolehkan |
| Lokasi penyimpanan gerobak | Akan disiapkan melalui gotong royong, bukan APBD |
Konsekuensi bagi pedagang dan warga
Keputusan tersebut memberi kepastian bagi pedagang namun juga menuntut perubahan perilaku. Pedagang harus mulai menerapkan tata kelola usaha yang lebih rapi: tidak membiarkan barang dagangan berserakan, membuang sampah pada tempatnya, serta mematuhi batas area yang ditetapkan. Kepatuhan menjadi syarat agar pemerintah tetap memberikan ruang berjualan di Alun-alun.
Bagi warga pengguna ruang publik, penataan ini diharapkan menghasilkan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Namun implementasi tanpa dukungan semua pihak rawan menimbulkan gesekan baru. Oleh karena itu, fase verifikasi data pedagang oleh Disperindag menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan berjalan adil dan tidak merugikan kelompok tertentu.
Sementara rencana pembangunan landasan penyimpanan tanpa APBD menandakan upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintahan tingkat kecamatan. Skema gotong royong bisa mempercepat realisasi fasilitas namun memerlukan mekanisme transparan agar beban tidak timpang kepada pedagang berpenghasilan rendah.
Dialog antara wali kota dan pedagang menutup salah satu bab dalam upaya penataan Alun-alun. Namun, kata kunci yang harus dipegang adalah kerja sama: pemerintah menyiapkan aturan dan sarana, sedangkan pedagang dan masyarakat menjalankan ketertiban dan kebersihan. Jika kedua pihak kompak, wajah Tanjungbalai bisa tetap ramah bagi pedagang dan nyaman bagi warga.
Sebagai koresponden daerah, saya menyaksikan bahwa niat baik mesti diikuti tindakan operasional dan pengawasan berkelanjutan. Mari kita lihat bagaimana Disperindag dan Kecamatan mengeksekusi janji-janji teknis itu dalam minggu-minggu mendatang.
