DELISERDANG — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa upaya mengendalikan inflasi dan memastikan pemerataan pembangunan merupakan bagian dari pengisian makna peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan setelah ia memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Senin (17/8/2026).
Fokus pada harga kebutuhan pokok
Usai upacara, Bobby menjawab pertanyaan wartawan terkait fluktuasi harga bahan pokok yang menjadi pemicu inflasi di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa salah satu prioritas pemerintah provinsi adalah menjaga stabilitas harga komoditas pokok agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
"Terkait inflasi, ya kita berupaya agar bagaimana harga bahan terutama kebutuhan pokok di semua daerah itu sama,"
Menurut gubernur, kesetaraan harga antarwilayah merupakan langkah strategis untuk meredam tekanan inflasi yang berdampak luas terhadap kehidupan rumah tangga. Penanganan harga pangan disebut sebagai prioritas karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pembangunan gudang pangan di Kepulauan Nias
Selain stabilisasi harga, pemerintah provinsi akan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini tertinggal, khususnya Kepulauan Nias. Salah satu rencana konkret yang disebutkan adalah pembangunan gudang pangan di wilayah tersebut.
Bobby menjelaskan tujuan pembangunan gudang pangan adalah untuk menyeimbangkan harga antara Kepulauan Nias dan wilayah Pulau Sumatera. Menurutnya, upaya ini diharapkan dapat menurunkan disparitas harga dan memperkuat ketersediaan pasokan bahan pokok di daerah kepulauan.
Wilayah 3T jadi prioritas
Gubernur mengingatkan bahwa momentum Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa wilayah yang masuk kategori Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) perlu didorong menuju pemerataan kemajuan. Ia menekankan komitmen pemerintah provinsi untuk menempatkan pembangunan Nias sebagai bagian dari agenda pemerataan.
- Prioritas kebijakan: Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
- Intervensi konkret: Pembangunan gudang pangan di Kepulauan Nias.
- Tujuan: Menyamakan harga antara Nias dan daratan Sumatera serta mempercepat pembangunan daerah 3T.
Implikasi bagi masyarakat dan rantai pasok
Rencana pembangunan gudang pangan berimplikasi pada beberapa aspek rantai pasok dan kesejahteraan penduduk setempat. Gudang yang memadai dapat menambah kapasitas penyimpanan, mengurangi kehilangan pascapanen, dan memberi keleluasaan bagi pemerintah dalam melakukan intervensi distribusi saat terjadi kelangkaan atau lonjakan harga.
Namun, efektivitas fasilitas semacam itu bergantung pada sejumlah faktor operasional seperti aksesibilitas pelabuhan, jaringan distribusi, serta keteraturan pasokan dari pemasok di daratan. Pemerintah provinsi perlu memastikan aspek logistik dan pembiayaan terintegrasi agar tujuan menstabilkan harga dapat tercapai.
Agenda pemerintahan daerah dan ujian implementasi
Pernyataan Bobby muncul di hadapan unsur Forkopimda Sumut, organisasi kemasyarakatan, pelajar, dan aparatur sipil negara yang hadir dalam upacara. Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan provinsi, tetapi tantangan sebenarnya adalah pada implementasinya di lapangan.
Publik dan pengamat akan memantau langkah-langkah rinci seperti lokasi gudang pangan, sumber pendanaan, timeline pembangunan, serta mekanisme distribusi. Tanpa detail implementasi, komitmen tetap berisiko menjadi retorika politik di momen perayaan.
| Isu | Rencana/Target |
|---|---|
| Inflasi dan harga pangan | Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok |
| Pemerataan pembangunan | Mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias (wilayah 3T) |
| Intervensi konkret | Pembangunan gudang pangan di Kepulauan Nias |
Penutup: momentum, bukan akhir
Momen peringatan kemerdekaan dijadikan gubernur sebagai titik penegasan kebijakan: pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan. Tetapi, seperti biasa, janji-janji kebijakan memerlukan rincian pelaksanaan dan pengawasan publik agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di daerah kepulauan dan terpencil.
Saya pantau terus perkembangan kebijakan ini—karena bagi warga Sumut dari pesisir hingga kepulauan, soal beras dan harga lauk-pauk itu bukan soal politik semata, melainkan urusan sehari-hari yang menentukan nasib dapur dan masa depan anak-anak kita.
