Warga, terutama anak, alami mual dan pusing setelah konsumsi makanan MBG
JAYAPURA — Sekitar 543 warga di beberapa kampung Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Laporan awal yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyebutkan sebagian besar korban adalah anak-anak dan balita, sehingga organisasi tersebut mendesak agar program dihentikan sementara sampai ada kepastian keamanan pangan.
Awal kejadian dan respons fasilitas kesehatan
Kejadian mulai dilaporkan pada Selasa, 4 Agustus 2026, ketika warga di beberapa kampung mengeluhkan gejala seperti mual, pusing, dan lemas setelah mengonsumsi makanan MBG. Hingga 6 Agustus, jumlah korban yang dirawat disebut mencapai angka ratusan dan kesehatan setempat kewalahan.
Menurut LBH Papua, peningkatan pasien membuat RSUD Yowari mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien. Pendirian fasilitas sementara ini menandakan tekanan signifikan pada layanan kesehatan lokal akibat lonjakan pasien.
Temuan awal terkait pengelolaan dapur
LBH Papua mengutip hasil penelusuran awal yang menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pengolahan dan distribusi makanan. Organisasi tersebut menyampaikan kekhawatiran terhadap waktu pengolahan yang tidak sinkron dengan waktu konsumsi, serta dugaan masalah higienitas dan pengelolaan air limbah (IPAL) pada dapur yang dikelola.
“Ini bukan sekadar kecelakaan teknis. Keracunan ratusan warga menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaan makanan dan pengawasan program,”
Demikian bunyi siaran pers LBH Papua nomor 23/SP-LBH.P/VIII/2026 yang menjadi dasar permintaan penghentian sementara operasional program di wilayah Tanah Papua.
Tindakan administratif dan pihak terkait
Badan Gizi Nasional disebut telah mengambil langkah administratif dengan mencopot kepala SPPG Depapre dan menghentikan sementara operasional dapur yang dikelola oleh Yayasan Kasih Iman Samuel Papua, menurut catatan awal yang dirangkum LBH Papua.
Permintaan evaluasi menyeluruh
LBH Papua menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur pengolahan, distribusi, serta pengelolaan fasilitas dapur. Salah satu catatan yang disorot adalah jadwal proses memasak dan waktu makanan disajikan, yang menurut penelusuran awal dimulai sekitar pukul 19.00–19.30, namun baru didistribusikan dan dikonsumsi sekitar pukul 11.00 keesokan harinya.
- Jumlah korban: dilaporkan mencapai 543 orang (termasuk anak-anak dan balita).
- Lokasi: beberapa kampung di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
- Tindakan awal: RSUD Yowari dirikan tenda darurat; kepala SPPG Depapre dicopot; dapur Yayasan Kasih Iman Samuel Papua dihentikan sementara.
Data ringkas kejadian
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Awal kejadian | 4 Agustus 2026 |
| Jumlah korban (dilaporkan) | 543 orang |
| Fasilitas kesehatan | RSUD Yowari mendirikan tenda darurat |
| Tindakan administratif | Pencopotan kepala SPPG Depapre; penghentian sementara dapur yayasan |
Dampak dan kebutuhan serta rekomendasi
Insiden ini menimbulkan beberapa konsekuensi langsung: gangguan pelayanan kesehatan karena lonjakan pasien, kekhawatiran masyarakat terhadap program bantuan pangan, dan pertanyaan serius mengenai standar higiene serta pengawasan terhadap penyedia layanan makan untuk program pemerintah. LBH Papua menuntut evaluasi menyeluruh sebagai prasyarat dilanjutkannya program MBG di wilayah Papua.
Selain itu, warga dan pihak terkait memerlukan informasi transparan mengenai hasil uji laboratorium makanan, air, dan sampel klinis korban untuk menentukan penyebab pasti keracunan. Ketersediaan layanan kesehatan lanjutan untuk korban, terutama balita yang rentan, juga menjadi kebutuhan mendesak.
Langkah selanjutnya yang penting
Pihak berwenang, termasuk dinas kesehatan daerah, Badan Gizi Nasional, dan penyelenggara program diharapkan segera mempublikasikan temuan investigasi awal dan rencana perbaikan. Sampai ada jaminan keamanan pangan, LBH Papua meminta agar operasional program MBG di Tanah Papua dihentikan sementara untuk mencegah potensi kejadian serupa.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya standar pengelolaan pangan dan pengawasan ketat pada program bantuan publik, terutama yang melibatkan anak-anak. Masyarakat mengharapkan tindakan cepat, transparan, dan akuntabel dari pemerintah daerah dan lembaga terkait agar pemulihan kesehatan korban dapat segera dilakukan dan kepercayaan publik pulih.
Naomi Wandik, Koresponden Daerah - Papua
