Balikpapan — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengerahkan 260 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah provinsi ini. Pengerahan tersebut merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa II dan menyasar lima Polres yang mengalami peningkatan kejadian kebakaran dalam dua pekan terakhir.
Tujuan penugasan dan arahan pimpinan
Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi memberikan arahan sebelum personel diberangkatkan. Ia menekankan bahwa kehadiran BKO harus menjadi kekuatan tambahan, bukan beban bagi daerah penerima, serta mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap tindakan di lapangan.
"Kehadiran BKO harus menjadi penguat, bukan beban. Utamakan keselamatan dalam setiap langkah,"
Dedi juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak semata soal pemadaman api. Pendekatan kesehatan dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak menjadi bagian dari rangkaian tugas yang harus diperhatikan oleh personel di lapangan.
Fokus operasional di lapangan
Dukungan personel BKO dimaksudkan untuk mempercepat respons terhadap titik-titik kebakaran sekaligus mengoptimalkan tiga fungsi utama:
- patroli deteksi dini dan penelusuran titik panas;
- aksi pemadaman di lokasi yang sudah menjadi kebakaran;
- upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas, termasuk penjagaan area rawan.
Menurut keterangan, pemilihan lima Polres penerima bantuan didasarkan pada peningkatan laporan karhutla dalam dua pekan terakhir.
Situasi per wilayah penerima BKO
Kelima Polres yang menerima penguatan BKO adalah Polres Kutai Barat, Polres Kutai Kartanegara, Polres Kutai Timur, Polres Berau, dan Polres Paser. Gambaran masalah di masing-masing wilayah menurut keterangan instansi adalah sebagai berikut.
| Polres | Karakteristik Kebakaran |
|---|---|
| Polres Kutai Barat | Mencatat belasan titik panas yang berkembang menjadi kebakaran lahan |
| Polres Berau | Juga mencatat belasan titik panas yang berujung kebakaran lahan |
| Polres Kutai Timur | Menangani kebakaran berulang pada area perkebunan dan semak belukar |
| Polres Paser | Terhadap area perkebunan dan semak belukar yang mengalami kebakaran berulang |
| Polres Kutai Kartanegara | Kebakaran tersebar di beberapa kecamatan sehingga memerlukan penanganan simultan |
Alasan pengiriman dan tantangan operasi
Salah satu alasan utama pengiriman BKO adalah keterbatasan jumlah personel di kepolisian daerah setempat. Personel di Polres penerima tidak hanya harus menangani karhutla, tetapi juga membagi sumber daya untuk tugas kepolisian sehari-hari seperti penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, kondisi geografis wilayah yang luas memaksa petugas melakukan patroli jarak jauh untuk menjangkau lokasi kebakaran, sehingga keterbatasan personel berpengaruh pada kecepatan respons. Kehadiran BKO diharapkan menjadi solusi sementara untuk menekan risiko meluasnya kebakaran, khususnya pada titik-titik yang kerap mengalami kebakaran berulang.
Penekanan pada disiplin dan integritas
Dalam penugasan ini, seluruh personel ditekankan untuk menjaga disiplin dan integritas selama pelaksanaan tugas di lapangan. Ketaatan terhadap protokol keselamatan, prosedur pemadaman, serta koordinasi dengan instansi lain di daerah menjadi bagian penting agar upaya penanggulangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan korban.
Implikasi bagi masyarakat dan lingkungan
Perkuatan personel diharapkan tidak hanya menekan angka kebakaran tetapi juga mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Asap dan kebakaran lahan berpotensi mengganggu aktivitas pertanian, peternakan, serta mobilitas masyarakat jika tidak ditangani cepat dan terkoordinasi.
Koordinasi aparat kepolisian dengan dinas terkait serta peran serta masyarakat setempat menjadi kunci untuk pencegahan jangka panjang. Upaya penguatan kapasitas penanganan darurat, patroli dini, dan edukasi pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar perlu terus ditingkatkan.
Perkembangan situasi kebakaran dan efektivitas pengerahan BKO akan terus dipantau, terutama di lima wilayah yang disebutkan, untuk memastikan respons cepat dan mitigasi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Timur.
Aditya Pratama, Koresponden Daerah - Kalimantan Timur
