PKB Pekalongan Pertegas Peran Ganda: Dukungan dan Kontrol
Pekalongan — Kepengurusan baru DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pekalongan yang dipimpin Latiffudin S.Sos.I menegaskan arah politik partai yang menyeimbangkan antara dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan fungsi kontrol apabila kebijakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Kota Pekalongan, Senin, 17 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Latiffudin menegaskan bahwa sikap politik PKB akan diarahkan untuk memperkuat keberpihakan kepada publik melalui program pendampingan dan penguatan basis di berbagai lapisan masyarakat. Prinsip yang ditekankan adalah memberikan dukungan saat kebijakan membawa manfaat, sekaligus memberi masukan konstruktif jika kebijakan dinilai belum sesuai dengan kepentingan warga.
"PKB akan mendukung penuh pemerintah, tetapi juga siap memberikan kritik dan saran apabila ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,"
Pernyataan itu menjadi penegasan posisi partai sebagai aktor politik lokal yang sekaligus bertindak sebagai fasilitator kepentingan masyarakat. Pendekatan ini, menurut pengurus, bukan sekadar strategi menjelang pemilu, melainkan bagian dari tugas kepengurusan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga Kota Pekalongan.
Prioritas Program: Pendidikan dan Kesehatan
Salah satu poin utama program kerja kepengurusan baru adalah pendampingan masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat, pendampingan diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan riil yang dihadapi warga di kedua sektor tersebut.
Meski rincian program teknis belum dipaparkan secara detail dalam laporan rapat, pengurus menyatakan prioritas ini akan menjadi fokus utama kegiatan partai selama periode kepengurusan. Pendekatan yang dijanjikan meliputi peningkatan kehadiran partai di tengah masyarakat serta upaya meningkatkan kemanfaatan layanan bagi warga.
Target Kursi Legislatif dan Penguatan Basis Pemilih
Di samping agenda layanan publik, PKB Kota Pekalongan juga menetapkan target politik jangka menengah. Partai menargetkan perolehan delapan kursi pada DPRD Kota pada pemilu mendatang, dengan harapan dapat mencapai sembilan kursi jika kondisi memungkinkan. Target tersebut menjadi ukuran bagi upaya penguatan basis pemilih yang selama ini telah terbentuk.
- Target perolehan kursi: 8–9 kursi.
- Prioritas program: pendampingan masyarakat pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- Sikap politik: dukungan terhadap kebijakan yang bermanfaat serta kritik konstruktif jika diperlukan.
Untuk merealisasikan target tersebut, pengurus menekankan pentingnya meningkatkan kehadiran dan kemanfaatan partai di tengah masyarakat. Langkah-langkah konkret yang akan ditempuh belum dipublikasikan secara rinci dalam rapat yang dilaporkan, namun penegasan arah kebijakan menjadi indikasi prioritas yang diambil kepengurusan baru.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Ketua DPC | Latiffudin S.Sos.I |
| Lokasi rapat | DPRD Kota Pekalongan |
| Prioritas program | Pendidikan dan kesehatan |
| Target kursi DPRD | 8–9 kursi |
Implikasi Lokal dan Langkah Berikutnya
Bagi warga Pekalongan, penegasan ini berarti adanya komitmen partai politik lokal untuk lebih aktif dalam menangani permasalahan publik, khususnya di bidang layanan dasar. Sikap ganda antara dukungan dan pengawasan bisa memperkaya dinamika hubungan pemerintahan dan masyarakat, asalkan diwujudkan dalam program yang terukur dan transparan.
Keberhasilan mencapai target kursi juga akan menentukan kapasitas politik PKB dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Dengan kursi yang lebih banyak, partai dapat memperkuat perannya dalam pembuatan kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan di tingkat kota. Namun, realisasi target tersebut bergantung pada efektivitas penguatan basis pemilih dan implementasi program di lapangan.
Rapat yang memunculkan pernyataan kebijakan ini dilaporkan berlangsung pada 17 Agustus 2026 dan menjadi salah satu langkah awal kepengurusan baru dalam menyusun agenda kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan.
Publik dan pemangku kepentingan di Pekalongan akan menanti rincian program kerja yang lebih operasional dari DPC PKB untuk menilai sejauh mana komitmen pendampingan dan target politik tersebut akan diwujudkan.
