Nabire, Papua — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan kecaman tegas terhadap rangkaian kekerasan yang belakangan menimpa warga sipil di Tanah Papua. Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan tentang penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, serta penembakan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya.
PGI: Kekerasan Mengancam Martabat dan Kehidupan
Kepala PGI Biro Papua, Ronald Rischard Tapilatu, dalam keterangan tertulis yang diterima di Nabire pada Minggu, menilai kejadian tersebut menunjukkan bahwa "lingkaran kekerasan" masih mengancam kehidupan dan martabat manusia di Papua. Ia menegaskan bahwa warga sipil harus mendapat perlindungan penuh dan tidak boleh dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata.
"Warga sipil di Tanah Papua harus memperoleh perlindungan penuh dan tidak boleh dijadikan sasaran maupun instrumen dalam konflik bersenjata,"
Ronald juga menyampaikan belasungkawa terhadap tiga ASN yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya pada 9 September 2026. Ketiganya disebutkan bernama: Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Wili Mbuik.
Desakan Penghormatan HAM dan Perlindungan Kelompok Rentan
Dalam pernyataannya, PGI menyoroti berbagai bentuk pelanggaran yang dilaporkan — mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyanderaan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap warga sipil — yang menurut organisasi ini bersifat tidak manusiawi dan bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.
PGI meminta agar semua pihak yang terlibat dalam konflik menghentikan tindakan yang menempatkan warga sipil dalam bahaya. Secara khusus, organisasi itu menekankan perlunya memastikan bahwa:
- Perempuan dan anak-anak tidak menjadi sasaran atau instrumen kekerasan;
- Pekerja kemanusiaan dapat menjalankan tugas tanpa intimidasi;
- Pelayan publik dan warga sipil lainnya memperoleh perlindungan hukum dan keamanan.
Dialog Kemanusiaan sebagai Jalan Menghentikan Siklus Kekerasan
Lebih jauh, PGI mendesak dibukanya ruang dialog kemanusiaan sebagai langkah strategis untuk menghentikan rantai aksi dan reaksi yang berujung pada korban jiwa dan trauma berkepanjangan. Organisasi menilai kekerasan justru berpotensi menimbulkan ketakutan, kebencian, kehilangan, serta melahirkan gelombang kekerasan baru.
"Dialog kemanusiaan harus menjadi ruang bersama untuk menyelamatkan kehidupan, menjamin perlindungan warga sipil, membangun kepercayaan, serta membuka jalan menuju penyelesaian persoalan," kata Ronald dalam pernyataannya.
Dampak Lokal dan Harapan Komunitas Adat
Bagi banyak komunitas adat di Tanah Papua, meningkatnya insiden kekerasan membawa konsekuensi langsung pada kehidupan sehari-hari, akses layanan publik, dan rasa aman. Ketakutan terhadap penyanderaan atau serangan membuat aktivitas ekonomi dan sosial terganggu, sementara keluarga korban harus menanggung kehilangan dan trauma yang mendalam.
Sebagai Koresponden Daerah, saya menemui beberapa warga yang menyampaikan kekhawatiran serupa: mereka mendambakan rasa aman, pengakuan hak-hak sipil, serta penyelesaian konflik yang tidak menempatkan komunitas adat sebagai pihak yang terus menerus menjadi korban.
Langkah Ke Depan: Perlindungan, Penegakan Hukum, dan Dialog
Rekomendasi PGI menekankan dua arah kebijakan yang perlu dijalankan secara simultan: penguatan mekanisme perlindungan warga sipil dan upaya dialog yang inklusif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM harus berjalan, namun demikian penyelesaian jangka panjang menurut PGI juga menuntut ruang pertemuan yang aman untuk meredam eskalasi konflik.
| Insiden | Lokasi | Data |
|---|---|---|
| Penyanderaan | Distrik Jila, Kabupaten Mimika | Sembilan perempuan disandera (laporan PGI) |
| Penembakan | Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya | Tiga ASN tewas pada 9 September 2026: Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, Wili Mbuik |
PGI menyerukan supaya seluruh pihak—pemerintah, unsur keamanan, pemimpin masyarakat adat, serta kelompok yang terlibat—mengutamakan perlindungan warga sipil dan membuka saluran komunikasi humaniter. Tanpa langkah tersebut, menurut PGI, siklus kekerasan dan balas dendam akan terus menambah panjang daftar korban.
Di tengah duka dan kecemasan masyarakat, suara-seruan agar hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil diprioritaskan menjadi panggilan bersama. Implementasi rekomendasi PGI akan sangat bergantung pada kesediaan aktor-aktor terkait untuk menahan diri, menghormati hukum, dan memilih dialog sebagai jalan keluar.
Perkembangan lebih lanjut tentang upaya dialog kemanusiaan dan langkah perlindungan bagi warga sipil di Tanah Papua akan kami pantau dan laporkan dari Nabire serta kabupaten-kabupaten terdampak.
