Wamena, Papua — Anggota Komite III DPD RI mendorong penyelenggaraan festival budaya di enam provinsi Tanah Papua agar terintegrasi dan saling terkoneksi, dengan tujuan menguatkan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah tersebut.
Tujuan integrasi dan manfaat yang diharapkan
Arianto Kogoya, anggota Komite III, mengatakan integrasi jadwal dan koordinasi penyelenggaraan festival di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya diperlukan agar wisatawan—khususnya mancanegara—dapat merencanakan kunjungan yang memungkinkan mereka mengikuti rangkaian kegiatan budaya secara berkelanjutan.
"Komite III juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga kami akan mendorong supaya festival budaya yang dilaksanakan di Tanah Papua terkoneksi dari Sorong hingga Merauke,"
Menurut Arianto, saat ini penyelenggaraan festival budaya di berbagai daerah Tanah Papua belum cukup terkoordinasi, termasuk dalam hal penjadwalan. Ketidakteraturan itu berpotensi membuat wisatawan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan lebih dari satu perhelatan budaya ketika mereka berkunjung.
Rangkaian kunjungan dan dampak ekonomi
Ia memberikan contoh skenario perjalanan budaya yang terintegrasi: wisatawan dapat mengunjungi satu destinasi utama seperti Raja Ampat, lalu melanjutkan ke Biak, Jayapura, Wamena, Tolikara, hingga Merauke untuk mengikuti rangkaian festival secara berurutan. Pola seperti ini diharapkan memberi pengalaman budaya yang lebih lengkap dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal, seperti penyedia jasa wisata, pengrajin, penginapan, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya.
Penyatuan jadwal festival juga dinilai akan membantu promosi terpadu dan efisiensi anggaran pemasaran, serta memudahkan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyiapkan fasilitas layanan bagi wisatawan.
Langkah yang perlu ditempuh
Arianto menyatakan gagasan ini perlu didiskusikan lebih lanjut bersama anggota DPD dari komite lain dan kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Beberapa aspek kunci yang perlu dibahas meliputi:
- Penetapan kalender bersama yang menghindari benturan waktu antar festival.
- Koordinasi promosi antar daerah untuk paket perjalanan budaya.
- Peningkatan kapasitas keamanan dan pelayanan publik selama festival berlangsung.
Pentingnya jaminan keamanan dan fasilitas
Selain penjadwalan, Arianto menekankan bahwa jaminan keamanan menjadi syarat utama agar wisatawan dapat mengikuti sejumlah festival dalam satu kunjungan. Ketersediaan transportasi, akomodasi, dan informasi wisata yang mudah diakses juga perlu diperkuat agar pengalaman pengunjung menjadi nyaman dan aman.
Potensi penguatan ekonomi kreatif lokal
Singkronisasi festival budaya berpotensi membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk kerajinan tradisional, kuliner lokal, serta pertunjukan seni. Dengan jalur promosi yang lebih teratur, pelaku ekonomi kreatif di kampung-kampung adat berpeluang memperoleh peningkatan permintaan dan kesempatan berkolaborasi dengan pelaku pariwisata.
Sementara itu, pelaksanaannya menuntut keterlibatan berbagai pihak: pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga adat, tokoh masyarakat, pelaku industri pariwisata, serta penyelenggara event lokal. Koordinasi antarlembaga dinilai perlu untuk merumuskan standar penyelenggaraan dan kalender yang realistis.
Tabel: Enam provinsi yang dimaksud
| Provinsi |
|---|
| Papua |
| Papua Barat |
| Papua Pegunungan |
| Papua Selatan |
| Papua Tengah |
| Papua Barat Daya |
Gagasan integrasi festival budaya ini mendapat perhatian karena jika dilaksanakan dengan matang, akan memberikan manfaat multipihak sekaligus memberi ruang promosi yang lebih luas bagi keberagaman budaya masyarakat adat Papua. Langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis untuk menjembatani agenda budaya dengan kebutuhan infrastruktur dan keamanan agar festival dapat dinikmati baik oleh masyarakat setempat maupun wisatawan.
Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut akan menentukan sejauh mana inisiatif ini mampu meningkatkan kunjungan wisata dan memperkuat ekonomi kreatif di Tanah Papua tanpa mengabaikan nilai-nilai kultural masyarakat adat yang menjadi pusat kegiatan tersebut.
