Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan total alokasi sektor pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026.
Fokus kebijakan: akses, mutu, dan infrastruktur
Dalam paparan pemerintah, alokasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu proses pembelajaran. Skema prioritas yang disebut meliputi pembangunan sekolah baru dan revitalisasi fasilitas yang ada, serta program peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
"Percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara lain melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi, serta percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah,"
Pernyataan tersebut menegaskan orientasi pemerintah pada kombinasi upaya fisik—melalui pembangunan dan revitalisasi—serta program layanan yang menyentuh kesejahteraan peserta didik.
Program dan target penerima
Dari total anggaran, sejumlah program konkret disiapkan untuk berbagai kelompok di sektor pendidikan. Rencana pemerintah mencakup program bantuan bagi siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, serta investasi pada sarana dan prasarana pendidikan.
- Program Indonesia Pintar ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa.
- Kartu Indonesia Pintar Kuliah disiapkan untuk 1,1 juta mahasiswa.
- Tunjangan profesi akan diberikan kepada sekitar 1,3 juta guru non-PNS dan 1,7 juta guru ASN daerah.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk mencapai 60,6 juta penerima.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipertahankan untuk 54,2 juta siswa, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.
| Program | Target Penerima |
|---|---|
| Indonesia Pintar | 22,1 juta siswa |
| KIP Kuliah | 1,1 juta mahasiswa |
| Tunjangan profesi guru non-PNS | 1,3 juta guru |
| Tunjangan profesi guru ASN daerah | 1,7 juta guru |
| MBG (Makan Bergizi Gratis) | 60,6 juta penerima |
Revitalisasi dan pembangunan sekolah
Di bidang infrastruktur, pemerintah merencanakan pembangunan dan dukungan operasional untuk sejumlah satuan pendidikan. Rencana yang diumumkan mencakup:
- Pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda.
- Pendirian 100 Sekolah Rakyat.
- Revitalisasi terhadap 12.215 sekolah dan madrasah.
- Dukungan operasional bagi 166 Sekolah Rakyat.
Rencana tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah dan kelompok masyarakat, sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan belajar yang selama ini menjadi hambatan bagi peningkatan mutu.
Catatan dan konsekuensi kebijakan
Alokasi besar untuk pendidikan dalam RAPBN 2027 menunjukkan prioritas anggaran pemerintah terhadap sektor ini. Namun, pencapaian tujuan yang diharapkan menuntut perhatian pada beberapa aspek implementasi:
- Distribusi anggaran yang merata ke daerah terpencil agar program akses dan revitalisasi benar-benar menjangkau sekolah terdampak.
- Penguatan mekanisme pemantauan penggunaan dana, khususnya untuk program berskala besar seperti MBG dan BOS, agar manfaat sampai ke peserta didik.
- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik untuk mengoptimalkan penggunaan sarana baru dan program peningkatan mutu pembelajaran.
Sementara anggaran dan program yang terperinci menjadi langkah awal yang menjanjikan, efektivitas kebijakan akan tergantung pada tata kelola, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah perlu mengintegrasikan rencana pembiayaan ini dengan upaya peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum agar hasil investasi dapat dirasakan oleh peserta didik secara nyata.
Perhatian pada pemerataan akses dan mutu merupakan arah kebijakan yang relevan: tanpa pengawasan dan pelaksanaan yang kuat, risiko ketimpangan layanan pendidikan tetap ada. Implementasi yang transparan dan evaluasi berkala akan menjadi kunci agar alokasi Rp820,9 triliun dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas pendidikan nasional.
Fajar Nugroho, Redaktur Desk Pendidikan
