Pengukuhan dan tanggung jawab
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi untuk periode 2026–2030. Penetapan dilakukan secara aklamasi pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang berlangsung pada hari Senin, 21 September 2026.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Danniel Mutaqin, menyatakan alasan penunjukan tersebut berkaitan dengan peran historis dan tanggung jawab moral. "Seperti yang saya sampaikan (Pak Ngatiyana) jadi Ketua DPD Golkar Kota Cimahi. Kenapa Pak Ngatiayana? Karena beliau yang melahirkan Partai Golkar, jadi beliau harus bertanggungjawab terhadap anaknya (kader)," kata Danniel kepada wartawan seusai Musda.
Tugas awal: konsolidasi hingga tingkat kecamatan
Setelah ditetapkan, Ngatiyana diminta segera melakukan langkah konsolidasi organisasi. Menurut pernyataan pihak provinsi, ada target administratif yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Proses pembentukan struktur partai di tingkat kecamatan menjadi fokus utama menyusul batas waktu yang ditetapkan oleh pimpinan pusat.
"Kita ditargetkan oleh DPP, bulan Desember ini sudah harus selesai sampai dengan tiga kecamatan. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan ketua terpilih nanti adalah melakukan konsolidasi, pembentukan struktur partai di tingkat kecamatan sampai dengan Desember,"
Peralihan dari PKB dan komunikasi lintas partai
Sebelum resmi menjadi Ketua DPD Golkar, Ngatiyana tercatat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut keterangan yang disampaikan pada acara Musda, perpindahan tersebut dilakukan secara prosedural dan disertai komunikasi antarlembaga politik.
- Ngatiyana mengaku telah meminta izin dan menyampaikan kepindahan kepada PKB;
- Komunikasi juga dilakukan dengan partai koalisi, termasuk Gerindra dan PAN;
- Semua pihak yang dikomunikasikan disebut memberikan izin dan dukungan terhadap keputusan tersebut.
Jadwal dan target organisasi
Pernyataan dari DPD Golkar Jawa Barat menegaskan agenda yang harus dijalankan ketua terpilih. Target yang disampaikan meliputi penyelesaian musyawarah cabang (Muscab) di kecamatan sampai akhir tahun.
| Agenda | Target Waktu |
|---|---|
| Pembentukan struktur DPD di tingkat kecamatan | Desember 2026 (selesai sampai dengan tiga kecamatan) |
| Pelaksanaan Muscab | Desember 2026 |
Implikasi bagi politik lokal Cimahi
Penetapan Wali Kota sebagai ketua DPD partai di tingkat kota menyimpan sejumlah implikasi praktis bagi dinamika politik lokal. Posisi ganda antara kepala daerah dan pimpinan partai kerap menuntut ketegasan pembagian waktu antara tugas pemerintahan dan kewajiban politik. Dari sudut organisasi partai, penunjukan figur yang sedang memimpin pemerintahan di daerah dapat mempercepat proses konsolidasi struktur dan penyusunan strategi politik menjelang agenda politik berikutnya.
Bagi warga Cimahi, perhatian publik cenderung tertuju pada bagaimana peran ini akan memengaruhi fokus kebijakan pemerintahan kota dan prioritas pelaksanaan program layanan publik. Sampai laporan ini ditulis, pernyataan resmi lebih rinci dari pihak Pemerintah Kota Cimahi terkait kombinasi peran belum dipublikasikan.
Langkah berikutnya
Dengan ditetapkannya Ngatiyana sebagai ketua DPD, langkah selanjutnya adalah melihat implementasi konsolidasi struktural sesuai amanat DPP. Proses pembentukan struktur di kecamatan dan pelaksanaan Muscab akan menjadi tolok ukur kemampuan kepengurusan baru menjalankan agenda organisasi dalam jangka pendek.
Perkembangan lanjutan, termasuk respons PKB, Gerindra, PAN, dan fraksi politik lain di level kota, akan menjadi bagian penting dari dinamika politik lokal yang perlu diikuti oleh publik Cimahi.
Laporan ini disusun dari pernyataan resmi DPD Partai Golkar Jawa Barat dan keterangan pada pelaksanaan Musyawarah Daerah, Senin, 21 September 2026.
