BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target ambisius untuk memperluas jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, pada 2027 program itu diarahkan menanggung sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK) pekerja informal di seluruh provinsi.
Menurut penjelasan gubernur, target tersebut merupakan pelanjutan dan perluasan dari program yang telah mulai berjalan pada 2026. Hingga saat ini tercatat sekitar 1 juta pekerja informal di Jawa Barat telah memperoleh perlindungan asuransi. Premi asuransi untuk peserta saat ini dibayarkan bersama oleh Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota.
Siapa saja yang menjadi sasaran
Dedi menjelaskan kelompok sasaran program ini luas, mencakup berbagai jenis pekerjaan informal yang menjadi denyut ekonomi lokal. Kelompok itu antara lain:
- petani
- nelayan
- buruh bangunan
- sopir dan pengemudi ojek online serta ojek pangkalan
- pedagang asongan
- asisten rumah tangga
- kuli pikul
Perlindungan yang disediakan tidak hanya berupa santunan, tetapi juga layanan biaya pengobatan dan perawatan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja.
Rincian manfaat yang disebutkan
Dalam paparan gubernur disebutkan beberapa bentuk manfaat yang diterima peserta dan keluarganya apabila terjadi musibah:
| Jenis Manfaat | Rincian |
|---|---|
| Biaya pengobatan dan perawatan | Dibayarkan oleh asuransi ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja |
| Santunan kematian akibat kecelakaan kerja | Rp 72 juta untuk keluarga |
| Santunan kematian karena sakit | Rp 42 juta untuk keluarga |
| Jaminan pendidikan | Dua anak peserta mendapat jaminan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi |
Gubernur juga memaparkan pengalaman pembayaran klaim di lapangan. "Pengalaman yang lalu pekerja di Bekasi sampai 500 juta dibayarkan," ujar Dedi, menyoroti komitmen pembayaran klaim oleh penyelenggara asuransi pada kasus berat.
"Di tahun 2027 kami menargetkan 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal mendapat jaminan asuransi ketenagakerjaan yang preminya dibayarkan oleh Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat."
Akses dan mekanisme pendaftaran
Untuk mengakses kepesertaan program ini, gubernur menyebutkan warga dapat memanfaatkan aplikasi Asuransi Aing yang tersedia di layanan Sapa Warga. Mekanisme pendaftaran melalui aplikasi diharapkan mempermudah jangkauan ke kelompok informal yang tersebar di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
Model pembiayaan premi yang melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci perluasan cakupan. Hingga kini belum disampaikan secara rinci mekanisme pembagian pembiayaan antar daerah atau proyeksi anggaran total yang dibutuhkan untuk mencapai target 5,4 juta KK.
Dampak sosial dan tantangan pelaksanaan
Perluasan jaminan ini berpotensi memberikan rasa aman sosial bagi pekerja informal yang rentan kehilangan pendapatan akibat kecelakaan atau sakit. Jaminan pendidikan untuk anak peserta juga dapat membantu mengurangi beban keluarga saat kepala rumah tangga tidak dapat bekerja.
Namun, tantangan pelaksanaan tetap besar, antara lain pendataan peserta yang akurat, koordinasi lintas pemerintahan kabupaten/kota, serta kesiapan sistem klaim dan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Selain itu, sosialisasi kepada kelompok informal yang mayoritas tidak teregistrasi secara formal menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Dengan target yang ditetapkan, perhatian publik akan tertuju pada langkah-langkah teknis Pemprov dan 27 pemerintah kabupaten/kota untuk merealisasikan cakupan tersebut sepanjang 2027. Pemantauan pelaksanaan program akan menjadi indikator keberhasilan dalam memperkuat jaring pengaman sosial di Jawa Barat.
Pelaporan lebih lanjut mengenai perkembangan program dan rincian anggaran akan disampaikan saat Pemprov merilis dokumen pelaksanaan teknis program.
Penulis: Asep Kurniawan, Koresponden Daerah - Jawa Barat
