Mahasiswa Sampaikan Kekhawatiran soal Akses Lanjut ke SMP
Ikatan Pelajar Mahasiswa Kota Batam (IPMKOB)-Pekanbaru mengangkat masalah ketimpangan ketersediaan sarana pendidikan antara jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu, 8 Juli 2026. Delegasi yang hadir terdiri dari tujuh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Pekanbaru namun berasal dari Batam dan tergabung dalam organisasi tersebut.
Tenggat Data dan Kekhawatiran Orang Tua
Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum IPMKOB-Pekanbaru, Rahmat Ahjah, memaparkan data yang menunjukkan disparitas jumlah antara kedua jenjang pendidikan negeri di kota ini. Menurut paparan, jumlah SD negeri tercatat sebanyak 145 sekolah, sedangkan SMP negeri berjumlah 65 sekolah. Rahmat menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah bagi lulusan SD negeri saat melanjutkan ke SMP negeri.
"Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan di SD negeri justru kesulitan mendapatkan tempat di SMP negeri,"
Rahmat juga menyoroti dampak ekonomi dari perbedaan ketersediaan itu. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa keluarga kurang mampu akan terdorong memilih sekolah swasta bagi anaknya jika tidak tersedia tempat di SMP negeri, padahal tidak semua orang tua sanggup menanggung biaya pendidikan swasta.
Tanggapan Komisi IV DPRD dan Langkah Pemerintah
Pimpinan Komisi IV DPRD Kota Batam, termasuk Ketua Komisi Dandis Rajagukguk, serta anggota H. Hery Herlangga dan Warya Burhanuddin, menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan apresiasi atas peran organisasi mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi yang terkait pembangunan sumber daya manusia.
Dalam pertemuan itu Komisi IV menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah-langkah itu antara lain berupa penambahan ruang kelas dan peningkatan kapasitas peserta didik di sejumlah SMP negeri. Selain itu, disebutkan adanya program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
- Data kunci: 145 SD negeri vs 65 SMP negeri di Batam.
- Isu utama: Potensi ketidakmampuan lulusan SD negeri melanjutkan ke SMP negeri negeri.
- Respon: Penambahan ruang kelas dan bantuan pendidikan oleh pemerintah.
Implikasi Kebijakan dan Langkah yang Perlu Dilanjutkan
Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, perbedaan jumlah sekolah pada dua jenjang ini menuntut kajian lebih mendalam mengenai kapasitas tiap sekolah, rasio siswa per kelas, distribusi geografis sekolah, serta kebijakan zonasi dan penerimaan peserta didik baru. Peningkatan jumlah kelas atau penataan ulang kapasitas tidak selalu mengatasi masalah jika distribusi sekolah tidak merata atau jika proses placement belum mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.
Komisi IV dan pihak terkait perlu meneruskan dialog dengan masyarakat, termasuk organisasi pelajar, orang tua, dan dinas pendidikan untuk merumuskan langkah yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek dapat berupa peningkatan kuota penerimaan SMP negeri pada tahun ajaran berikutnya atau program beasiswa sementara bagi keluarga rentan. Sementara itu, langkah jangka panjang mencakup perencanaan infrastruktur pendidikan yang menyesuaikan proyeksi pertumbuhan siswa di setiap kecamatan.
| Jenjang | Jumlah Sekolah (negeri) |
|---|---|
| SD | 145 |
| SMP | 65 |
Audiensi antara IPMKOB-Pekanbaru dan Komisi IV DPRD menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Komunikasi berkelanjutan dan data yang terperinci akan menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang memastikan setiap anak di Batam memperoleh akses pendidikan yang adil dan layak.
