DENPASAR – Perekonomian Provinsi Bali tetap sangat bergantung pada sektor pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah provinsi menegaskan perlunya langkah terorganisir untuk menjaga kelangsungan ekosistem pariwisata agar tetap aman, kompetitif, dan berkelanjutan.
Gubernur: Ketergantungan harus dijaga
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan pentingnya menjaga kontribusi besar sektor pariwisata itu pada acara BRImo Nusa Dua Eco Market 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu, 8 Agustus 2026. Menurut Koster, skala ketergantungan tersebut menuntut upaya pengendalian situasi agar Pulau Dewata tetap kondusif bagi wisatawan maupun pelaku ekonomi lokal.
"Kontribusi besar ini harus kita jaga baik-baik. Karena itulah saya bekerja keras mengendalikan situasi di Bali agar tetap kondusif dan aman,"
Pernyataan gubernur tersebut menggambarkan perhatian pemerintah daerah terhadap stabilitas sosial, keamanan, dan kualitas layanan pariwisata, yang dipandang sebagai penopang utama penghidupan banyak lapisan masyarakat di Bali.
Perkembangan kunjungan wisatawan 2026
Data yang disampaikan menjelaskan bahwa tren kunjungan pada 2026 menunjukkan percampuran hasil: kunjungan wisatawan mancanegara hingga 31 Juli 2026 tercatat tumbuh sekitar 0,4 persen secara tahunan. Rata-rata arus kedatangan mancanegara dicatat antara 22.000 hingga 24.000 pengunjung per hari.
Sementara itu, kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Gubernur menyebut salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan ini adalah kenaikan harga avtur yang berdampak pada tarif tiket pesawat menuju Bali.
Tingkat hunian hotel dan penerimaan pajak
Meski jumlah wisatawan domestik turun, indikator lain menunjukkan perbaikan pada aspek permintaan akomodasi. Tingkat hunian hotel berizin dilaporkan meningkat, terutama untuk hotel berbintang tinggi. Rata-rata okupansi hotel berizin mencapai sekitar 90 persen, bahkan di kawasan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) angka ini dilaporkan melebihi 95 persen.
Kondisi okupansi yang membaik turut tercermin pada penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) di tingkat kabupaten dan kota se-Bali. Hingga 31 Juli 2026, realisasi PHR mencapai sekitar Rp 4,1 triliun, naik dari sekitar Rp 3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2025. Kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Badung yang menyumbang sekitar Rp 2,9 triliun atau sekitar 71 persen dari total PHR.
| Indikator | Periode | Angka |
|---|---|---|
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Bali | 2026 | 66% |
| Pertumbuhan kunjungan mancanegara | Hingga 31 Juli 2026 (YoY) | 0,4% |
| Rata-rata kunjungan wisatawan per hari | Hingga 31 Juli 2026 | 22.000–24.000 orang |
| Penurunan wisatawan domestik | YoY | −8% |
| Tingkat hunian hotel berizin (rata-rata) | 2026 | ~90% (ITDC >95%) |
| Penerimaan PHR | Hingga 31 Juli 2026 | Rp 4,1 triliun (Badung ~Rp 2,9 triliun) |
Dampak dan langkah kebijakan
Pernyataan gubernur menempatkan fokus pada dua hal utama: menjaga kondisi keamanan dan ketertiban, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan pariwisata. Dengan ketergantungan ekonomi yang signifikan, gangguan pada sektor pariwisata berpotensi berdampak luas, termasuk pada pendapatan daerah, lapangan kerja, dan usaha mikro serta kecil yang mendukung industri pariwisata.
- Pemantauan situasi keamanan dan layanan pariwisata secara berkelanjutan.
- Pengendalian harga dan ketersediaan energi penerbangan yang berpengaruh pada tarif tiket.
- Peningkatan kualitas layanan dan promosi untuk mempertahankan kunjungan mancanegara serta mengembalikan wisatawan domestik.
Gubernur Koster menegaskan komitmen untuk bekerja keras menjaga kondisi Bali agar tetap menarik bagi wisatawan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga. Penguatan kebijakan fiskal dan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar ketergantungan pada pariwisata bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pelaku usaha, pemerintah daerah, serta komunitas adat dan budaya di Bali diharapkan berkolaborasi untuk menerapkan praktik pariwisata yang bertanggung jawab sehingga kontribusi sektor ini dapat terjaga dalam jangka panjang.
Peliputan oleh I Gede Putra Wibawa, Koresponden Daerah - Bali, WE NEWS.
